Sejumlah LSM Batanghari desak Pemkab ukuran ulang lahan PT MPS dan PT Jamer Tulen

KULITINTA.ID, BATANGHARI – Pada Senin (20/08), kurang lebih delapan lembaga di Muara Bulian mengadakan rapat yang bertempat di kantor forum wartawan mingguan(Forwam) Batanghari, pada rapat pembahasan konflik agraria ini sudah sering di lakukan oleh sejumlah LSM dan Pemkab Batanghari.

Menurut sumber dari LSM Somasi, Lagua
adapun agenda rapat pembahasan tentang dugaan PT MPS dan PT jamer tulen diduga garap tanah negara tampa alas hak yang sah secara hukum, dan tanah tersebut sudah lama di tanami sawit, sebelumnya beberapa LSM terdiri dari LSM gerakan pemantau korusi jambi (GPKJ), LSM peduli Bangsa (PB), LSM KOMPIHTAL dan beberapa LSM Lainya.

Sekretaris LSM PB Mahyudin meminta kepada pemerintah batanghari, agar serius membentuk tim untuk pengukuran sesuai dengan rapat bersama di ruangan inspektorat Batanghari, terkait menyetujui dan serius untuk bentuk tim dengan melibatkan lembaga untuk melakukan pengukuran terhadap tanah negara yang di diduga di kuasai oleh PT MPS dan PT Jamer Tulen .

Senada dikatakan, LSM Kompihtal, Usman yusuf mengatakan LSM ini sangat berharap pemerintah batanghari benar-benar serius membentuk tim dan bukan sekedar dalam rapat saja, namun tetap mendorong supaya pemerintah komitmen.

” Sebab negara di rugikan walaupun pendapatan bukan pajak unkapnya, di duga kurang lebih empat ribu hektar PT MPS dan PT jamertulen menguasai tanah negara tampa dokumen yang jelas seperti tidak ada nya Hak guna usaha(HGU) oleh perusahaan tersebut,” jelasnya.

Dalam hal ini, negara di rugikan bukan pajak seperti di amanatkan undang undang nomor 20 tahun 1997 tentang pendapatan negara bukan pajak yang berlaku di kementrian lingkungan hidup, kehutanan, Agraria, dan kementrian pertanian.

Turunan dari undang undang di pertegaskan dengan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur pendapatan negara bukan pajak yang harus di setor kekas negara.

PP nomor 35 tahun 2016,PP 48 tahun 2012, PP 49 tahun  2002 tentang PNBP yg berlaku di kementerian Pertanian PP 12 tahun 2014 tentang PNBP yg berlaku di kementerian LHK.
PP 128 tahun 2015, PP 13 tahun 2010 dan PP 46 tahun 2002 tentang PNBP yg berlaku di kementerian agraria dan tata ruang kepala BPN-RI

Sementara itu, Sekretaris Tim Terpadu Farizal, saat di hubungi mengatakan, pihaknya akan rapat terbatas dulu, dengan tim, yang terdiri dari kapolres Batanghari, dandim, kejari, dan sekretaris daerah (sekda).

” Kalau soal bentuk tim pengukuran dengan melibatkan LSM dan kita lihat kondisi lah dindo, tapi kami rapat terbatas dulu itulah dindo yo,” kata Farizal. (Ian)

Related posts