Prospek Keterwakilan dalam Pemilu Legislatif 2019

KULITINTA.ID, JAKARTA – Salah satu agenda penting yang patut untuk mendapat perhatian lebih dalam Pemilu 2019 nanti adalah pemilihan anggota legislatif. Meski dinamika yang tersaji tidak sepanas dalam persaingan antara kandidat capres-cawapres, namun bukan berarti wacana legislatif lepas dari masalah krusial. Penangkapan 41 anggota DPRD Kota Malang dalam kasus korupsi massal yang baru-baru ini terjadi menggambarkan bahwa kondisi parlemen kita, baik pada tingkat nasional maupun daerah, masih dilingkupi oleh perilaku korup anggotanya.

Data survei Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun lembaga Transparan Internasional pada 2017 lalu menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi publik, DPR merupakan lembaga yang paling korup di urutan pertama dengan nilai 54 persen, dan DPRD dengan nilai 47 di posisi ketiga setelah lembaga birokrasi. Tingkat korupsi di legislatif ini juga diprediksi akan terus meningkat mengingat banyak kasus korupsi yang terbukti menyeret anggota dewan di sepanjang 2018 ini.

Problem lembaga legislatif kita sebenarnya juga tidak berhenti pada kasus korupsi saja. Peran keterwakilan anggota dewan dalam menjaring aspirasi warga yang sering dijalankan dalam bentuk sejumlah program juga dinilai tidak berjalan secara efektif. Mengutip Sthepen Sherclok dalam riset terbarunya Taking Parliament to The People in Indonesia menunjukkan bahwa kebanyakan anggota dewan kita sangat minim dalam menjalin komunikasi kepada pemilih mereka di daerah.

Penjaringan aspirasi hanya berhenti pada program-program formalitas seperti ‘rumah aspirasi’ yang kerapkali tak ada aktivtas apa-apa di dalamnya. Sebagai akibatnya, peran artikuasi kepentingan sebagai penjembatan aspirasi warga tidak berjalan maksimal dan formulasi kebijakan yang dikeluarkan bias dari kepentingan rakyat.

Implikasi Politik Uang

Buruknya kinerja lembaga legislatif ini memang tidak bisa dilepaskan dari pragmatisme politik yang hadir saat proses pemilihan berlangsung. Politik uang menjadi metode yang kerap kali digunakan calon anggota legislatif untuk mendulang suara masyarakat. Dalam hal ini, suara masyarakat hanya didudukkan sebagai komoditas yang dapat dikalkulasikan hanya dengan besaran rupiah. Selain meniadakan dikursus aktif antara calon legislatif dengan warga yang akan diwikillinya, fakta itu kemudian berpotensi mengabaikan peran partisipasi aktif masyarakat dalam keikutsertaannya untuk merumuskan kebijakan nantinya.

Namun, kondisi ini sebenarnya juga diperparah dengan fakta bahwa sebagian masyarakat ternyata juga sangat permisif terhadap praktik politik uang yang dilakukan oleh para caleg. Hal itu dapat dibuktikan melalui fakta bahwa pada 2014 diperkirakan 1 dari 4 orang pemilih menerima uang suap saat pemilu dilaksanakan (Muhtadi, 2018).

Selain membuat Indonesia berada di posisi ketiga dalam peringkat negara terkorup di dunia, realita tersebut dapat menggambarkan bahwa pola politik uang yang terjadi sebenarnya terjalin secara dua arah. Di satu sisi, caleg butuh mengakumulasi banyak suara untuk membuat mereka menang, dan di sisi lain masyarakat rela memberikan suaranya dengan syarat pemberian kompensasi bagi mereka. Pada logika tersebut politik uang menjadi pilihan yang masuk akal terjadi.

Sebagai konsekuensi pola yang terjalin demikian, relasi antara caleg dengan pemilih hanya terjalin berdasarkan karakter relasi klientelisme di mana keuntungan material dipertukarkan dengan dukungan politik. Relasi itu menempatkan caleg pada posisi patron dengan basis modal yang dimilikinya dan si pemilih sebagai klien dengan pemberian suara. Dengan membeli putus suara, asumsi yang dibangun adalah tidak ada tuntutan untuk caleg selama menjabat untuk memenuhi kehendak warga pemilihnya.

Pada titik ini peran keterwakilan yang melekat dalam tugas anggota dewan kemudian menjadi tidak begitu penting lagi untuk dijalankan secara maksimal. Kondisi inilah yang diprediksi masih akan terjadi dalam pemilihan umum legislatif pada 2019 mendatang, melihat sistem pemilu yang juga masih membuka peluang terhadap pola yang demikian. Sistem proporsional terbuka membuat persaingan perebutan suara semakin sengit bagi setiap caleg dan membuat mereka berlomba-lomba dengan segala cara untuk mendapat suara terbanyak.

Pada sistem ini pemilih memang mempunyai kebebasan yang lebih besar atas preferensi calon yang nantinya mereka pilih. Namun, sistem ini juga berpotensi menimbulkan konflik internal partai partai politik dan fragmentasi di dalamnya karena calon dari partai yang sama secara efektif bersaing satu sama lain dalam perebutan suara. Kondisi demikian juga dapat bertambah rumit ketika mereka bertemu pada ceruk daerah pilihan yang sama.

Optimalisasi Keterwakilan

Pragmatisme politik dan tidak efektifnya kinerja legislatif kemudian menyiratkan bahwa kerja penyempurnaan prosedur perwakilan harus terus dioptimalkan. Partai politik menjadi elemen utama untuk memastikan hal tersebut dapat terlaksana. Fungsi artikulasi partai yang kemudian terdistribusi melalui keterwakilan oleh para kader yang duduk di parlemen menjadikan partai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Dalam hal ini, rekrutmen politik dan seleksi politik yang dijalankan sebagai fungsi dari partai politik menjadi bagian penting untuk diperhatikan.

Melalui rekrutmen politik, partai politik kemudian dituntut dapat menciptakan sistem seleksi internal yang jelas, terbuka, dan responsif atas aspirasi politik. Selain itu, pada aspek personal caleg optimalisasi semestinya dapat dilakukan dengan menuntut para caleg untuk tampil berintegritas dengan aktif membangun basis massa di daerahnya. Pemilu yang terselenggara kemudian menjadi momentum uji kandidasi tersebut. Melalui pemilu proses seleksi kandidat yang akan menimbulkan rasa keterwakilan politik karena wakil yang yang terpilih disaring oleh pemilih. Dengan begitu, wakil yang dipilih benar-benar memiliki legitimasi yang kuat bagi konstituen dan juga partainya.

Demokrasi memang menghendaki proses yang terus berkelanjutan. Setelah terpilih, orang tidak hanya menilai atas janji kampanye yang mereka katakan tapi pemilih juga menilai bahwa calon terpilih benar-benar bekerja dan membuat formulasi kebijakan yang dapat mempengaruhi kondisi masyarakat. Untuk itu, proses komunikasi secara keberlanjutan yang dilakukan oleh para caleg semestinya dapat memangkas potensi kesenjangan retorika kampanye dengan realitas yang nantinya terjadi.

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan partai politik yang kini tengah meninggi tentunya dapat menjadi bahan evaluasi strategis yang penting dalam proses pemilu legislatif di tahun depan.

Iqbal F. Randa peneliti di Pusat Pengkajian Inovasi Kelembagaan dan Pemerintah Daerah (Puspida, alumnus Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya. Sumber : CNN Indonesia.

Related posts