LSM di Batanghari akan ke Mabes Polri, Diskusi soal proses laporan Bupati

KULITINTA.ID, BATANGHARI – Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Batanghari, terdiri dari LSM Gerakan Pemantau Korupsi Jambi (GPKJ) Batanghari dan LSM Kompihtal Batanghari akan mendatangi Mabes Polri. Kedatangan LSM ini akan mendiskusikan soal proses laporan Bupati Batanghari, Syahirsah, SY, pada dugaan pemalsuan izin usaha perkebunan (IUP-B) pada tiga perusahaan, yakni PT Jamer Tulen, Maju Perkasa Sawit (MPS) dan Koperasi Sanak Mandiri.

“ Ya, dalam waktu dekat ini kami akan ke jakarta dan akan datang ke Mabes Polri untuk mendiskusikan persoalan penyelidikan di Polres Batanghari soal proses laporan Bupati Batanghari ini. Sampai saat ini, laporan ini masih kami pertanyakan dan sampai saat sekarang juga belum ada tersangka dari pemalsuan tandatangan Bupati kita,” kata Supan Sopian, Ketua LSM GPKJ, Selasa (9/10).

Dia juga mengatakan, pihaknya akan minta pendampingan dari lembaga bantuan hukum (LBH) dalam mendiskusikan hal ini. Bahkan, dalam persoalaan dugaan pemalsuan IUP di Polres Batanghari, masih dipertanyakan sampai sekarang tindaklanjut dari proses tersebut belum ada tersangkanya.

“Pada proses yang dilakukan pihak penyidik Polres Batanghari selama ini masih dalam tahap pembuktian dokumen dan menurut khabar bahwa dokumen tersebut sudah dimiliki oleh pihak penyidik,” ujarnya.

Ketua LSM Kompihtal, Usman Yusuf, mengatakan, dalam laporan itu Bupati Syahirsah menerangkan pada Bulan Desember 2017 diketahui adanya penerbitan Keputusan Bupati Batanghari Nomor : 14 tahun 2011 tentang pemberian IUP zin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B) kepada PT Maju Perkasa Sawit tanggal 13 Januari 2011.

“ Sedangkan Keputusan Bupati Batanghari Nomor :15 tahun 2011 tentang pemberian Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B) kepada  PT Jamer Tulen tanggal 13 Januari 2011 dan keputusan Bupati Batanghari Nomor : 16 tahun 2011 tentang pemberian Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B) kepada Koperasi Suku Anak Dalam Sana Mandiri pada tanggal 13 Januari 2011,” jelas Usman.

Menurut dia, mendatangi Mabes Polri nanti, pihaknya akan mendiskusikan juga soal kurun waktu dari tanggal 13 Januari 2011 Bupati Batanghari sampai sekarang tidak pernah menandatangani penerbitan ketiga IUP-B tersebut.

“ Kita akan mendatangi Kantor KPK juga untuk membantu proses penyelidikan proses laporan bupati ini, karena disini adalah masalah kerugian negara,” paparnya.

Dia menjelaskan, dalam kronologis IUP ini, pada waktu itu Kepala Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Kabupaten Batanghari 2011 dijabat Erwan SP. Kini BPTSP telah berganti nama menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Batanghari.

Erwan pada waktu itu mengaku tidak mengetahui laporan Bupati Syahirsah menyangkut perizinan pada masa dirinya menjabat. Dia juga menampik terlibat dalam proses pengeluaran izin seperti yang terbunyi dalam laporan Syahirsah.

Sementara itu, Erwan juga pernah mengakui dirinya telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait IUP-B. Ketika itu dirinya tidak bisa menjelaskan secara detail soal Peraturan Bupati (Perbup), pelimpahan dan dasar hukum lain kepada penyidik.

Untuk diketahui, dalam laporan dugaan pemalsuan dokumen dengan nomor LP/B-02 / I / 2018/ SPKT RES BATANGHARI Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH Pidana, Syahirsah tidak mencantumkan nama terlapor.

Bupati Syahirsah sampai hari ini juga belum memberikan keterangan resmi kepada media siapa orang yang dilaporkan. Syahirsah kepada sejumlah wartawan mengungkapkan bahwa kedatangan dirinya beserta Tiga pejabat, untuk melaporkan suatu permasalahan kepada polisi.

Sementara itu, Wawan, seorang penyidik Tipikor Polres Batanghari di kantor www.kulitinta.id belum lama ini mengatakan, bahwa terkait proses penyelidikan laporan bupati ini terus berlanjut. Namun, sampai saat ini masih ada kendala yang belum dapat diceritakan.

“ Ya, masih dalam kita tindaklanjuti,” jawab Wawan di depan dua rekannya. (Tim)

Editor : Heriyanto, SH 

Related posts