Aksi Bela Tauhid Akan Tuntut Pemerintah Akui Bendera Tauhid

KULITINTA.ID, JAKARTA – Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengatakan  Aksi Bela Tauhid jilid II akan menuntut pemerintah dan Pengurus Besar (PB)  Nahdlatul Ulama agar mengakui benda yang dibakar  Banser NU di Garut adalah bendera tauhid, bukan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 

Slamet mengatakan hal tersebut saat menyambangi media center Prabowo-Sandi di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, tadi malam Kamis (1/11). 

Hari ini, aksi bela tauhid rencananya dilaksanakan di seberang Istana Kepresidenan setelah massa melakukan salat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

“Sampai saat ini belum ada dari pemerintah maupun PBNU menyebutkan hal itu. Kita akan menuntut itu, pengakuan dari pemerintah, negara, bahwa betul bendera yang dibakar bendera tauhid,” ucap Slamet di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Kamis (1/11) malam.

Slamet tidak ada atau yang memiliki bendera seperti yang dibakar anggota Banser di Garut. Termasuk pula HTI yang telah disebutkan pemerintah. Dari sudut pandangan agama, kata Slamet, juga tidak ada pandangan bendera adalah tauhid adalah milik ormas.

Slamet pun menyayangkan pemerintah dan PBNU hingga saat ini belum mengamini hal tersebut. Atas dasar itu, sambungnya, aksi bela tauhid akan tetap dilaksanakan meskipun polisi telah mengatur tersangka terhadap dua anggota Banser. 

Sebelum dua orang itu ditetapkan jadi tersangka, polisi melepaskan diri dengan alasan tidak ada niat jahat. Lebih banyak lagi yang digunakan untuk mengatur dan pengibar-kibar bendera berkalimat tauhid ke tengah perayaan Hari Santri Nasional di Limbangan, Kabupaten Garut. 

“Nah ini baik PBNU dan pemerintah sampai saat ini belum ada pengakuan itu. Mereka masih mengalihkan, membuat alibi, karena itu bendera ormas tertentu,” ucap Slamet.

Slamet lantas meminta pihak kepolisian agar menegakkan hukum secara adil. Dia berharap polisi tidak berhenti mengusut masalah dengan bendera sudah ada dua anggota Banser yang menjadi tersangka. 

Dia menemukan ada aktor di balik aksi pembakaran bendera di Garut. Aktor intelektual tersebut, lanjutnya, kebebasan untuk mendoktrin umat Islam agar memusuhi bendera tauhid atau panji Rasul. 

Menurut Slamet, memburu aktor intelektual itu tidak kalah penting agar motif nampak dari aksi pembakaran bendera. 

“Pembakaran itu efek dari doktrin-doktrin mereka yang selama ini disitulah untuk memusuhi bendera panji Rasulullah,” kata Slamet.

Persaudaraan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama menggelar aksi bela tauhid di depan Istana Negara pada siang ini, Jumat (2/11). Sebelumnya, aksi bela tauhid juga pernah dilakukan di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada bulan Agustus lalu (26/10).

“Dipusatkan di depan Istana Negara, dari Masjid Istiqlal terus ke istana,” ujar Sekretaris Umum Persaudaraan Alumni 212, Bernard Abdul Jabbar saat dihubungi Media Online , Kamis (1/10).

Ia mengatakan aksi tetap digelar meskipun pemain yang disebut sebagai tersangka oleh kepolisian. “Kita ingin mencari dalang yang membakar bendera berlafaskan tauhid itu, yang sudah menyala itu sudah jadi tersangka,” kata dia.

Aksi bela tauhid sendiri merupakan buntut dari membakar bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid oleh anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama di Garut. Pembakaran terjadi saat perayaan hari santri di daerah Limbangan, Garut, pada Senin (22/10).

Menanggapi polemik bendera tauhid yang terjadi, pada malam 26 Oktober 2018, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI) mengumpulkan ormas-ormas Islam di rumah dinasnya.

Hasil pertemuan di rumah dinas JK pada 26 Oktober lalu, mereka yang bertemu bersepakat menjaga perdamaian usai ada Aksi Bela Tauhid yang berlangsung pada siang hari. Mereka yang hadir di lain Ketua MUI Ma’ruf Amin, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir Ketua PBNU Said Aqil Siradj, Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva, dan Dewan Penunjuk Pimpinan Pusat Persatuan Islam Indonesia (Persis) Maman Abdurahman.

Usai pertemuan di rumah JK, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nasir menyatakan semua pihak untuk mengedepankan cara merekatkan kebersamaan di tubuh bangsa ini di tengah tahun politik.

“Kita juga ingin ada suasana kondusif,” kata Haedar saat itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengakui angka yang memang mengemuka dalam pertemuan sekitar 3,5 jam di rumah JK tersebut. 

Namun, itu terus melakukan diskusi hingga muncul yang akhirnya dibacakan JK selaku tuan rumah pertemuan. Salahkah soal bendera pada babak kedua dan ketiga. 

” Para Pimpinan ormas Islam yang hadir untuk memperbaharui bendera di Garut dan memungkinkan untuk menjaga suasana kedamaian dan masalah meredam agar-agar tidak terus berkembang ke arah yang tidak diinginkan ,” bunyi poin 2. 

Dalam masalah dan tanggung jawab masalah ini, oknum yang berbahaya dan membawa bendera telah mengirimkan permohonan maaf. Pimpinan GP Anshor dan Nahdlatul Ulama menyesalkan ajakan tesebut dan telah memberikan sanksi atas tindakan yang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak terulang kembali , “bunyi poin 3.

Sumber : CNN Indonesia

Related posts