KPUD Sarolangun Evaluasi Laporan Keuangan Badan ADHOC PPK dan PPS

KULITINTA.ID, SAROLANGUN – KPUD Sarolangun kembali melakukan rapat kerja evaluasi laporan keuangan pada ADHOC pemilu tahun 2019 pada senin tanggal 17 Desember 2018 di aula KPU sarolangun.

Untuk memastikan anggaran yang ada disetiap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)dipergunakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Tenknis (Juknis).

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Sarolangun melaksanakan rapat tersebut mulai pukul 09.30 Wib. Rapat tersebut dihadiri lansung oleh Ketua KPUD Sarolangun, M. Fakhri, Kepala Sekretariat KPUD Sarolangun, Andi Lingga dan Bendahara dan Sekretaris PPK se-Kabupaten Sarolangun.

Ketua KPUD Sarolangun, M. Fakhri dalam sambutannya mengatakan, bahwa anggaran yang telah digunakan di setiap PPS dan PPK harus jelas peruntukkannya dan segera membuat Surat Pertanggung jawabannya (SPJ).

“Semuanya sudah jelas Juklak dan Juknisnya, harus sesuai peruntukan, buat SPJ nya, yang ada pajaknya wajib disetor. Intinya Kasek dan Bendahara PPK harus tetap berkoordinasi dengan sekretaris dan bendahara PPS dalam kecamatan masing-masing,” ujar M. Fakhri.

Sementara itu, Peltu Sekretariat KPUD Sarolangun, Andi Lingga dalam sambutannya mengatakan bahwa penyusunan SPJ AD HOC harus sesuai SK KPU RI nomor 302/PP.02-Kpt/02/KPU/OV/2018 yang telah mengatur tentang Juklak Pertanggungjawaban dalam setiap penggunaan anggaran Tahapan Pemilu 2019 bagi Badan ADHOC.

“Penyerahan SPJ harus dilakukan setiap minggu pertama untuk penggunaan anggaran bulan sebelumnya, dan itu harus dilakukan jangan sampai terlambat membuat SPJ nya,” ucapan Andi Lingga.

Ia juga meminta kepada setiap Kepala Sekretariat dan Bendahara PPK se- kecamatan untuk melaksanakan monitoring terhadap penggunaan anggran ditinggkat PPS dalam wilayah masing-masing.

“Monitoring tetap dilakukan, apabila ada kendala jangan sungkan untuk berkoordiansi dengan tim pendamping KPU Kabupaten,” katanya lagi. (YUN)

Related posts