Inspektorat Batanghari Enggan Klarifikasi Soal Temuan Dana BOK di Sejumlah Puskesmas

KULITINTA.ID, BATANGHARI – Inspektorat Batanghari, Jambi, enggan klarifikasi soal temuan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2017 lalu di sejumlah Puskesmas di dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Padahal, terkait dengan dana BOK tersebut sudah di ketahui oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan sudah disampaikan oleh pihak KPK RI kepada Bupati Batanghari, Syahirsah, SY beberapa waktu lalu.

“Pihak kami sudah meminta klarifikasi terkait dengan informasi yang kami dapatkan dilapangan mengenai temuan dana BOK di sejumlah Puskesmas di dalam wilyah Kabupaten Batanghari,” kata Supan Sopian, Ketua LSM Gerakan Pemantau Korupsi Jambi (GPKJ) di Batanghari, Kamis.

Dia juga mengatakan, pihaknya sudah melakukan diskusi dengan pihak inspektorat Batanghari dan kelihatannya pihak inspektorat menutup-nutupi hal tersebut dan ini merupakan pertanyaan kembali bagi pihak LSM yang mengetahui informasi ini dari pihak puskesmas yang ada dilapangan.

“Berdasarkan informasi yang kami dapat dilapangan itu, beberapa puskesmas, yakni Puskesmas di Desa Terusan, Penerokan, Jembatan Mas, Luncuk, Marosebo Ilir, Mersam dan Muarabulian terdapat banyak masalah dan diduga pada pengelolaan dana BOK tersebut terdapat adanya penyelewengan anggaran,” ujarnya.

Menurut dia, adapun beberapa kejanggalan penyelewengan yang terjadi dalam proses pelaksanaan penggunaan dana BOK di puskesmas ini tidak digunakan sesuai aturan dan tidak mempunyai rencana yang jelas termasuk pada pelaksanaan penyuluhan terhadap masyarakat setempat. Bahkan, pada pemanfaatan dana BOK di Puskesmas adalah untuk operasional upaya pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas yang meliputi:

“ Seperti biaya transport local yang membiayai perjalanan petugas kesehatan melakukan kegiatan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif ke luar gedung, biaya perjalanan kader kesehatan termasuk dukun bersalin membantu petugas kesehatan dalam kegiatan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif ke luar gedung dan biaya lain-lainnya,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan, terkait dengan itu juga, pada pencairan dana BOK di seluruh Puskesmas di Batanghari melalui pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Batanghari dan pada percairan dana tersebut juga diduga adanya permainan yang dilakukan pihak Dinkes dengan pihak Puskesmas soal dugaan fee pada pencairan dana BOK tersebut.

Ditempat terpisah, seorang Mantan Kepala Puskesmas di Batanghari mengakui hal ini dan dia mengatakan, bahwa seluruh Kepala Puskesmas sudah dipaggil dan sudah dimintai keterangan oleh pihak Inspektorat, bahkan sudah dilakukan sumpah di atas Al-quran. Namun, sampai saat ini belum ada khabar pasti terhadap dugaan penyelewengan dana BOK untuk sejumlah Puskesmas di Batanghari.

“Sepertinya di dalam pemeriksaan yang dilakukan pihak Inspektorat ini tertutup dan sampai saat ini tidak ada kejelasan pasti terhadap pemeriksaan kepala Puskesmas beberapa waktu lalu,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Batanghari, Mukhlis membenarkan akan hal ini, dia mengatakan, untuk saat ini belum ada jawaban pasti terkait pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh timnya. Berdasarkan informasi yang di dapat oleh LSM GPKJ dan LMPI itu, pihaknya akan meninjau kembali enam Puskesmas diatas agar dapat dilakukan sumpah kembali dan memperlihatkan semua administarasinya kepada pihak yang mengklarifikasi, yakni inspektorat. (Kiki)

Related posts