KPK-RI Diminta Tindaklanjut Pemeriksaan Dana BOK Puskesmas Di Batanghari

KULITINTA.ID, BATANGHARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI diminta kembali menindaklanjuti pemeriksaan dana Bantuan Operasional Kesehatan di sebahagian Puskesmas di dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Pasalnya, sebelumnya dikabarkan bahwa pihak KPK RI telah mengintruksikan pemeriksaan atau audit dana tersebut kepada Bupati Batanghari, Syahirsah, SY.

“Kami juga sudah meminta keterangan dari pemeriksaan pihak Inspektorat Batanghari, namun sama sekali tidak ada tanggapan, bahkan pihak inspektorat meminta pihak kami mencari bukti kembali dari pemeriksaan yang sudah silakukan sebelumnya, padahal beberapa kepala Puskesmas diduga sudah ada yang mengakuinya,” kata Bakir, Kepala LMPI Batanghari.

Dia juga mengatakan, beberapa waktu yang lalu beberapa rekannya dan termasuk partnernya, yakni LSM Gerakan Pemantau Korupsi Jambi (GPKJ) di Batanghari sudah melakukan diskusi diruangan Inspektorat Batanghari dan melibatkan pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Batanghari. Namun, pada waktu pihak Dinkes tidak datang keruangan tersebut, dengan alasan ada pekerjaan lain.

“Didalam pengelolaan dana BOK tersebut, pihak Dinkes juga ikut bertanggungjawab dan diduga pihak Dinkes ada menerima fee dari setiap pencairan dana BOK di sebahagian puskesmas di Batanghari. Kami meminta pihak KPK RI menindaklanjuti pemeriksaan yang sudah dilakukan pihak inspektorat ini,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Supan Sopian, Ketua LSM GPKJ juga mengatakan, bahwa pihaknya sudah melayangkan surat klarifikasi kedua kepada pihak Inspektorat Batanghari dan meminta untuk menghadiri pihak Dinkes Batanghari untuk menjelaskan terkait persoalan dana BOK, namun sama sekali tidak juga ada tanggapan.

“Sepertinya didalam pemeriksaan ini tertutup dan kami akan mendatangi Kantor KPK RI untuk memberitahukan hal ini,” paparnya.

Adapun beberapa kejanggalan penyelewengan yang terjadi dalam proses pelaksanaan penggunaan dana BOK di puskesmas ini tidak digunakan sesuai aturan dan tidak mempunyai rencana yang jelas termasuk pada pelaksanaan penyuluhan terhadap masyarakat setempat. Bahkan, pada pemanfaatan dana BOK di Puskesmas adalah untuk operasional upaya pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.

“ Seperti biaya transport local yang membiayai perjalanan petugas kesehatan melakukan kegiatan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif ke luar gedung, biaya perjalanan kader kesehatan termasuk dukun bersalin membantu petugas kesehatan dalam kegiatan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif ke luar gedung dan biaya lain-lainnya,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan, terkait dengan itu juga, pada pencairan dana BOK di seluruh Puskesmas di Batanghari melalui pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Batanghari dan pada percairan dana tersebut juga diduga adanya permainan yang dilakukan pihak Dinkes dengan pihak Puskesmas soal dugaan fee pada pencairan dana BOK tersebut.

Bahkan, dari pengakuan seorang Mantan Kepala Puskesmas di Batanghari mengakui hal ini,bahwa seluruh Kepala Puskesmas sudah dipanggil dan sudah dimintai keterangan oleh pihak Inspektorat, bahkan sudah dilakukan sumpah di atas Al-quran. Namun, sampai saat ini belum ada khabar pasti terhadap dugaan penyelewengan dana BOK untuk sejumlah Puskesmas di Batanghari.

“Sepertinya di dalam pemeriksaan yang dilakukan pihak Inspektorat ini tertutup dan sampai saat ini tidak ada kejelasan pasti terhadap pemeriksaan kepala Puskesmas beberapa waktu lalu,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Batanghari, Mukhlis membenarkan akan hal ini, dia mengatakan, untuk saat ini belum ada jawaban pasti terkait pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh timnya. Berdasarkan informasi yang di dapat oleh LSM GPKJ dan LMPI itu, pihaknya akan meninjau kembali enam Puskesmas diatas agar dapat dilakukan sumpah kembali dan memperlihatkan semua administarasinya kepada pihak yang mengklarifikasi, yakni inspektorat. (Kik)

Related posts