Beberapa Pejabat Pemkab Batanghari Takut Komentar Soal Jabatan Rijaluddin

KULITINTA.ID, BATANGHARI – Ada beberapa pejabat Pemkab Batanghari, terdiri dari Kepala Bagian Hukum Setda, Rambe, Asisten I Setda Batanghari, Ferry Ardiansyah dan Kepala BKDSDMD Batanghari, Muhammad Rifa’i takut komentar soal Jabatan Rijaluddin sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Batanghari.

Bahkan, saat ini jabatan Rijaluddin di Pemkab Batanghari di Permasalahkan dan dimana sebelumnya Rijaluddin menjabat sebagai pegawai Pendidikan Tinggi (Dikti) di Kopertais 10 Padang dan di perbantukan di yayasan serentak bak regam (YSBR) STIE Muarabulian.

Pada penelurusan persoalan jabatan Rijaluddin ini, seperti Kepala Bagian Hukum setda Batanghari, Rambe saat di konfirmasi Via Ponselnya mengatakan, terkait dengan persoalan jabatan Rijaluddin yang saat ini masih dalam proses penyelidikan di Polres Batanghari, “No Coment,” katanya.

Begitu juga dengan Asisten I setda Batanghari, Ferry Ardiansyah juga enggan memberikan komentar terkait persoalan ini,”Kalau persoalan ini saya tidak berani berkomentar,” kata Feri saat ditemui redaksi kulitinta.id diruang kerjanya kemarin.

Sebaliknya Kepala BKDSDMD Batanghari, Muhammad Rifa’i ketika dihubungi Via Ponselnya juga belum berhasil diminta keterangan. Dimana, dua hari lalu Muhammad Rifai, hanya membenarkan bahwa persoalan jabatan Rijaluddin ini sudah di periksa oleh pihak penyidik Polres Batanghari dan dirinya sudah di panggil sebagai saksi.

“Iya, kami sudah di panggil dan sudah memberikan keterangan dan saat ini kami sedang menyiapkan berkas mempertanyakan kejelasan persoalan jabatan ini kepada pihak pusat,” jelasnya.

Perlu diketahui, bahwa di Kabupaten Batanghari sedang hangat membahas persoalan status jabatan Rijaluddin, baik di media sosial dan juga warung kopi, terkait status rijaludin yang diduga masih menjabat sebagai pegawai dikti di bawah kopertis sumatra barat (Sumbar).

Menurut pandangan praktisi hukum, Abdurrahman Sayuti, SH mengatakan, sebaiknya Pemkab Batanghari harus menyelesaikan simpang siurnya status Rijaludin tersebut, harus ada kepastian hukum pada jabatan beliau sekarang ini.

“Ya, khabarnya baru-baru ini pihak penyidik polres Batanghari sudah memanggil Azan, Rifai dan Ahmadi sebagai saksi pada dugaan penyalahgunaan wewenang pada jabatan Rijaludin sekarang,” jelasnya.

Dia menjelaskan, Pemkab Batanghari dan Baperjakat mengangkat pejabatnya harus jelas dan jeli melihat jabatan Rijaludin, apakah boleh dia bekerja pada dua instansi yang berbeda sementara ada tunjangan pada jabatannya sebagai kepala badan, apakah itu tidak bertentangan dengan aturan ASN .

“Seperti pada wewenangnya dalam menandatangani surat penting seperti perizinan, itu salah satu kewenangan yang diambilnya dan Rijaludin juga pernah menjadi pelaksana tugas di Dinas Perkim,” paparnya.

Ditempat terpisah, Usman, warga Kecamatan Muarabulian mengatakan, dari pihak LSM sebagai pemantau sangat menyayangkan hal ini terjadi. Bahkan, dari awal dirinya bersama rekannya termasuk almarhum ketua LSM PB pernah datang ke kantor BKDSDMD saat Rijaludin di lantik menjadi Asisten setda Batanghari.

“Ya, kami mempertanyakan tentang status pegawai pak rijaludin setau kami pak Rijaluddin sudah misbar bearti beliau tidak bisa lagi memegang jabatan di instansi pemerintahan,” ungkap Usman.

Disamping itu, Kepala BKDSDMD juga mengatakan pada waktu itu, bahwa Rijaluddin memang pernah mengajukan semacam SK Misbar tetapi tidak lolos dan sampai saat ini pak rijal tak pernah ada SK Misbar kata pak rifai saat itu.

“Mungkin saat itu beliau khilaf atau ada intervensi, kita juga tidak tau. Kalau udah terlanjur begini kita minta kepada aparat penegak hukum mengusut tuntas terutama kepada instansi terkait dan juga baperjakat yang menyeleksi kelayakan pejabat,” katanya lagi. (Yan)

Editor : Heriyanto, SH

Related posts