GPKJ Minta Kejari Muarabulian Batanghari Segera Panggil Parlaungan

KULITINTA.ID, BATANGHARI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemantau Korupsi Jambi (GPKJ) di Batanghari, meminta kepada pihak penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Muarabulian Batanghari segera memanggil Parlaungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Batanghari terkait soal Dugaan Penyalahgunaan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,7 Miliar dan Pecabutan SK PPTK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari beberapa waktu lalu.

“Hari ini kita sudah mendatangi pihak penyidik Kejari Muarabulian, yakni Kasipidsus diruang kerjanya dan kita meminta pihak penyidik Kejari segera memeriksa Parlaungan, sebab pihak saksi yang terdiri dari pihak dinas siap memberikan keterangan,” kata Supan Sopian, SE, Ketua LSM GPKJ, Senin (10/6).

Dia juga mengatakan, selain dari DBH sebesar Rp1,7 miliar ini, masih banyak lagi dugaan lain seperti pengadaan paket proyek yang di anggarkan dari dana APBD Batanghari dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 lalu.

“Seperti pengadaan tempat sampah dan pengadaan kembang bunga yang ada di dinas terkait diduga ada unsur permainan orang dalam dan Parlaungan sebagai pengguna anggaran juga harus bertanggungjawab terkait persoalan dugaan kita ini,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Kasipidsus Kejari Muarabulian, Muhammad Ichsan diruang kerjanya mengatakan, saat ini pihaknya baru menerima surat dari LSM GPKJ dan masih dipelajari dan setelah itu pihak penyidik akan segera memanggil Parlaungan untuk dimintai keterangan terkait laporan itu.

“Ya, surat laporan ini baru kita terima dan dalam waktu dekat ini akan segera kita panggil,” papar Ichsan.

Sebelumnya Ichsan juga pernah mengungkapkan, bahwa  Kejari Muarabulian Batanghari, selama Januari sampai Desember 2018 lalu, Kejari Batanghari Selamatkan Uang Negara Sebesar Rp 716.294.757.

 

Sama seperti apa yang disampaikannya beberapa hari lalu di medsos, bahwa pada proses anggaran dana bagi hasil sebesar Rp1,7 miliar ini, salah satunya di peruntukkan untuk membeli satu unit mobil pemadam Dobble Gabin sebesar Rp500 jutaan, namun mobil pemadam tersebut dibeli berupa mobil pemadam kebakaran yang Singgle Gabin.

Menurut informasi saksi pada awal pembelian tersebut, Faisal Samran masih tetap menjabat PPTK, namun tidak beberapa lama jabatan Faisal Semran secara tidak langsung di gantikan oleh saudara Yandi Ananda, S, Hut, yang pada saat itu menjabat sebagai Kasi Rehabilitasi Dinas BLHD Batanghari.

Bahkan, dalam pergantian jabatan PPTK tersebut berlaku surut tertanggal 21 Maret 2019 dan ini bertentangan dengan aturan dan dugaan penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh Kepala Dinas.

Dimana, berdasarkan keputusan kepala dinas lingkungan hidup Kabupaten Batanghari selaku pengguna anggaran Nomor 198 tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan kepala dinas Nomor 182 Tahun 2019, tentang penunjukan pengelolaan kegiatan pada bidang pengelolaan taman hutan raya Dinas Lingkungan Hidup Batanghari, Tahun 2017 sampi 2018 lalu juga perlu dipertanyakan. (Kik)

Editor : Indra

Related posts