Berkas Laporan Parlaungan Sudah di Meja Kejari Muarabulian 

KULITINTA.ID, BATANGHARI – Berkas laporan dugaan Penyalahgunaan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,7 Miliar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) sudah di meja Kejaksaan Negeri (Kejari) Muarabulian. Laporan tersebut secara langsung di laporkan oleh  Lembaga Swadaya Msyarakat (LSM) Getakan Pemantau Korupsi Jambi (GPKJ).

“Kita minta waktu dua minggu dan melakukan kajian awal, dan saat ini berkas laporan tersebut sudah di meja ibu Kejari,” kata Ichsan, SH, Kepala Seksi Pidsus Kejari Muarabulian.

Dia mengatakan, terkait persoalan laporan tersebut, pihak Kejari Mauarabulian sangat serius dalam laporan LSM tersebut.

“Ini masih kita kaji lagi,” ujarnya.

Ketua LSM GPKJ, Supan Sopian mengatakan, Parlaungan ini resmi dilaporkan, termasuk dengan Pecabutan SK PPTK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari.

“Lebih kurang dua minggu kita masukkan laporan ke Kejari Muarabulian dan kita sudah berkoordinasi dengan pihak Kejari untuk segera memanggil dan meminta keterangan terkait dugaan ini, surat laporan dengan nomor 099/LSM/GPKJ/BTH/V/2019,” kata Supan Sopian.

Sama seperti apa yang disampaikan beliau beberapa waktu lalu, berdasarkan data yang di miliki dan dihimpun dari lapangan serta dilengkapi dengan keterangan saksi-saksi, pihaknya meminta kepada penyidik Kejari Muarabulian serius menyelidiki laporan ini.

“Selain kinerja Kadis LH yang melanggar aturan dengan permainan penukaran jabatan PPTK serta bantuan-bantuan perusahaan di batanghari yang di peruntukkan untuk dinas perlu di pertanyakan, karena peruntukkannya tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan DPA dinas,” ujarnya.

Sama seperti apa yang disampaikannya beberapa hari lalu di medsos, bahwa pada proses anggaran dana bagi hasil sebesar Rp1,7 miliar ini, salah satunya di peruntukkan untuk membeli satu unit mobil pemadam Dobble Gabin sebesar Rp500 jutaan, namun mobil pemadam tersebut dibeli berupa mobil pemadam kebakaran yang Single Gabin.

“Dalam proses pembelian satu unit mobil ini, pihak PPTK tidak mau menandatangani dan tidak mau bertanggungjawab. Pasalnya, terkait dengan penggunaan anggaran DBH sebesar Rp1,7 Miliar ini diduga monopoli yang dilakukan oleh Kepala Dinas BLHD Batanghari,” ujarnya.

Menurut dia, menurut informasi saksi pada awal pembelian tersebut, Faisal Samran masih tetap menjabat PPTK, namun tidak beberapa lama jabatan Faisal Semran secara tidak langsung di gantikan oleh saudara Yandi Ananda, S, Hut, yang pada saat itu menjabat sebagai Kasi Rehabilitasi Dinas BLHD Batanghari.

“Dalam pergantian jabatan PPTK tersebut berlaku surut tertanggal 21 Maret 2019 dan ini bertentangan dengan aturan dan dugaan penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh Kepala Dinas,” jelasnya.

Bahkan, berdasarkan keputusan kepala dinas lingkungan hidup Kabupaten Batanghari selaku pengguna anggaran Nomor 198 tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan kepala dinas Nomor 182 Tahun 2019, tentang penunjukan pengelolaan kegiatan pada bidang pengelolaan taman hutan raya Dinas Lingkungan Hidup Batanghari, Tahun 2019 perlu dipertanyakan.

“Kami dari lembaga ini meminta kepada pihak penyidik Kejari Muarabulian segera memanggil, Parlaungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari dan pihak rekanan dalam proses pengalihan jabatan atau pencabutan SK PPTK berlaku surut tertanggal 21 Maret 2019 ini,” paparnya.

Sementara itu, hingga berita ini di siarkan ke publik, Kepala Dinas LH, Parlaungan belum berhasil untuk wartawan memintai keterangan. Ketika dihubungi Via Ponselnya bernada tidak aktif. (Kik)

Editor : Indra 

Related posts