Nah…!!! Diduga Dana Desa di Muarojambi Banyak Menyimpang, Bagaimana di Batanghari,?

KULITINTA.ID, BATANGHARI – Pengelolaan dana desa di Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi masih banyak yang menyimpang. Penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa di kabupaten itu diduga akibat ketidaktahuan para kepala desa mengenai tata kelola dana desa. Salah kelola dana desa itu menyebabkan banyak dana desa yang menguap alias tidak jelas penggunannya.

Demikian diungkapkan Kepala Inspektorat Kabupaten Muarojambi, Budi Hartono terkait hasil audit atau pemeriksaan penggunaan dana desa Muarojambi tahun 2018 di Muarojambi, Senin (8/7/2019).

Menurut Budi Hartono, jumlah dana desa untuk 150 desa di 11 kecamatan, Kabupaten Muarojambi tahun 2018 mencapai Rp 120 miliar. Jumlah dana desa yang telah diperiksa dari 150 desa penerima dana desa di daerah itu sebanyak 140 desa.

“Berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penggunaan dana desa di 140 desa di Muarojambi, sudah ditemukan penyimpangan dana desa di 32 desa. Temuan penyimpangan dana desa tersebut bersifat administrasi dan pembangunan fisik,” ujarnya.

Dijelaskan, temuan penyimpangan dana desa dari segi administrasi mayoritas mengenai pajak yang tidak dibayar. Belum diketahui pasti penunggakan pajak tersebut akibat ketidaktahuan kepala desa atau unsur kesengajaan. Masalah tunggakan pajak dana desa ini kami temukan di semua desa.

Budi Hartono lebih lanjut mengatakan, penyimpangan dana desa di Muarojambi yang terkait dengan pembangunan fisik antara lain adanya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur desa yang tidak sesuai dengan rencana. Namun anggaran dana desa untuk pembangunan fisik tersebut dilaporkan tetap habis.

“Nah, terkait temuan penyimpangan dana desa di bidang pembangunan fisik ini, kami meminta pemerintah desa mengembalikan uangnya. Jika uang pembangunan fisik yang tidak digunakan tersebut tidak dikembalikan, kasusnya akan diproses secara hukum,” katanya.

Dijelaskan, sesuai hasil pemeriksaan dana desa di Muarojambi, pihak Inspektorat Kabupaten Muarojambi menetapkan tiga kecamatan masuk zona merah dalam pengelolalan dana desa.

Penetapan zona merah tersebut dilakukan karena desa-desa yang melakukan penyimpangan pengelolaan dana desa di tiga kecamatan itu sudah terjadi setiap tahun.

“Kami masih terus melakukan pembinaan terhadap aparat pemerintah desa yang masih melakukan penyimpangan dana desa secara berulang. Jika pembinaan tidak berhasil, maka masalahnya akan diselesaikan secara hukum,”ujarnya.

Sementara itu, untuk pengelolaan dana desa di dalam wilayah Kabupaten Batanghari juga banyak dugaan penyimpangan seperti pengelolaan lapangan bola kaki di desa rambutan masam Kecamatan Muaratembesi di sinyalir di kerjakan asal jadi oleh pihak desa dengan menelan anggaran dana desa sebesar Rp1,5 juta.

Terkait dengan dana desa rambutan masam tersebut mencuat ke media sosial dan banyak tanggapan bahwa pekerjaan tersebut merugikan keuangan negara terhadap program bantuan pusat.

Disamping itu, Kepala Inspektorat Batanghari, Muchlis, belum berhasil untuk diminta keterangan terkait persoalan pembangunan rehap lapangan bola kaki dan dana desa lainnya, yang seharusnya di peruntukkan bagi masyarakat desa. (Kik)

Editor : Heriyanto, SH/Sumber : JambiPos

Related posts