Presiden Sri Lanka Tolak Izinkan AS Dirikan Pangkalan Militer

KULITINTA.ID, SRI LANGKA – Presiden Sri Lanka , Maithripala Sirisena, menolak rancangan kerja sama militer dengan Amerika Serikat . Dia beralasan menolak kedaulatan negaranya terhambat, tetapi menentang ada motif persaingan politik dengan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe yang dianggap pro-Barat. 

“Saya tidak akan mengizinkan perjanjian apa pun yang disetujui merongrong kedaulatan dan kemerdekaan kita. Perjanjian persetujuan yang sedang dibicarakan kembali tidak menyangkut negara kita,” kata Sirisena dalam persetujuannya, seperti dilansir AFP , Senin (8/7).

Sirisena mengumumkan dia menyetujui Perjanjian Penempatan Pasukan (SOFA) yang diteken oleh Wickremesinghe. Di dalam perjanjian itu, pemerintah Sri Lanka mendapat izin AS dan kontraktor mereka mengakses pelabuhan di negara itu. 

“Saya menolak SOFA yang dapat mengkhianati negara kita. Negara yang ingin membuat Sri Lanka menjadi pangkalan militer mereka. Saya tidak mau mereka datang ke sini dan merusak kedaulatan kita,” ujar Sirisena. 

Tahun lalu, AS menyatakan akan mengucurkan bantuan uang sebesar US $ 39 juta (setara Rp549,7 miliar) untuk kerja sama keamanan maritim. Hal itu semakin penting karena Sirisena dan Cina semakin akrab.

AS semakin gencar merayu Sri Lanka untuk memperbaiki pengaruh Cina. Sebab, Cina sudah mengucurkan uang untuk membeli proyek infrastruktur di negara itu mulai dari pelabuhan hingga gedung. 

Cina menganggap Sri Lanka adalah salah satu kawasan penting untuk menunjang program Jalan dan Sabuk Ekonomi. Proyek itu adalah upaya mereka untuk meluaskan tujuan dari kawasan Afrika hingga Pasifik. 

Pada 2017, Sri Lanka menyetujui menyewakan salah satu pelabuhan besar mereka, Hambantota, untuk pengelolaan Cina. Penyebabnya adalah mereka tidak mampu membayar pinjaman sebesar US $ 1,4 miliar (sekitar Rp19,7 triliun).

Di sisi lain, AS juga menghentikan penjualan senjata ke Sri Lanka saat ini masih berseteru dengan pemberontak Macan Tamil yang berakhir pada 2009. Negara lain juga mengumumkan presiden sebelumnya, Mahinda Rajapakse, melakukan hak cipta manusia di masa konflik itu. (*)

Editor : Heriyanto, SH/Sumber : CNN Indonesia

Related posts

Leave a Comment