‘Wasiat’ Sutopo untuk Pengelola Tempat Wisata Indonesia

KULITINTA.ID, JAKARTA – Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Penanggulangan Bencana Nasional ( BNPB ), Sutopo  Purwo Nugroho, mengembuskan nafas terakhirnya di Guangzhou, Cina, Minggu (7/7). 

Pria kelahiran Boyolali pada 1969 itu wafat setelah berjuang cukup lama melawan kanker paru-paru yang menggerogoti kesehatannya. 

Kabar ini membawa Anda ke sebagian besar orang Indonesia, karena Sutopo dianggap sebagai yang tepat sebagai pembawa kabar tentang bencana alam di Indonesia.

Dalam kondisi apa pun, Sutopo tetap teguh menjalankan amanah sebagai Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB. 

Selain Sutopo juga mewanti-wanti para pelaku industri pariwisata Indonesia karena lahan mencari nafkahnya sangat rawan terhadap bencana alam. Hal itu ia ungkapkan tak lama usai bencana tsunami melanda selat Sunda pada akhir tahun 2018. 

Saat itu Sutopo menyayangkan mitigasi bencana di kawasan Indonesia yang masih sangat minim. Ia juga menyebut pengelola kawasan wisata di Indonesia, perlu peta perjalanan yang dikeluarkan di kawasannya. 

“Memikirkan semoga mitigasi bencana di Indonesia semakin dipikirkan lagi sehingga dapat meminimalkan jumlah korban, terutama di kawasan wisata yang rawa seperti pantai dan gunung,” kata Sutopo.

Khusus untuk objek wisata di kawasan Pesisir, Sutopo memberikan solusi untuk membuat sirene Tsunami berbasis komunitas. Karena sirene Indonesia Sistem Peringatan Dini Tsunami (Ina -TEWS) membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk biaya perawatan. 

“Untuk biaya perawatan sembilan sirene milik BMKG di Bali, diperlukan biaya Rp1 miliar. Permintaan anggarannya cukup untuk perawatan alat ini,” ujar Sutopo. 

Sutopo menuturkan saat ini di Indonesia hanya ada sekitar 52 sirene tsunami, padahal dibutuhkan ribuan sirene di seluruh kawasan Pesisir. Untuk itu diperlukan agar bisa mencukupi ‘kuota’ tersebut.

Menurut Sutopo beberapa kawasan Pesisir di Indonesia sudah membuat sirene tsunami berbasis komunitas. Hal ini tentu sangat membantu untuk mencapai ketertinggalan tersebut. 

Dari segi biaya pembuatan, ia menambah, sirene skala kecil ini hanya membutuhkan biaya maksimal Rp50 juta. Sebaliknya bahan-bahannya dikeluarkan di dalam negeri, berbeda dengan sirene profesional yang ada tidak penting. 

“Memang radius suaranya maksimal hanya satu kilometer, tapi ini bisa diakali dengan ditambah,” ujar Sutopo. 

“Kawasan wisata harus dimiliki oleh sirene berbasis komunitas ini, karena hal ini bisa sangat bermanfaat bagi asetnya. Hotel-hotel itu mungkin perlu bikin sirine seperti ini.”

Sutopo juga mengingatkan agar tidak perlu mitigasi hanya meminta prosedur yang dibuat oleh luar negeri, kearifan lokal juga harus diterapkan karena inti dari mitigasi adalah menyelamatkan orangnya. 

Menurutnya Indonesia adalah negara yang unik dan setiap daerah menyediakan cara yang khusus. 

“Di Simeulue orang lebih kenal dengan istilah ‘smong’ istilah ‘tsunami’, mungkin nanti bisa dibuatkan sirene yang bunyinya ‘Smong, smong, smong’. Mungkin bisa di Jawa bunyinya bisa dipakai suara kentongan,” kata Sutopo. (*)

Editor : Heriyanto, SH/Sumber : CNN Indonesia

Related posts