Rapat Paripurna penyampaian keputusan DPRD terhadap LKPD kabupaten batang hari tahun 2018

KULITINTA.ID, BATANGHARI – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BatangHari dalam rangka penyampaian keputusan DPRD terhadap LKPD kabupaten batang hari tahun 2018 dan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantaran Ranperda kabupaten batang hari tahun 2019 dan pidato bupati terhadap hasil LKPD serta penyampain pemandangan umum pemerintahan terhadap ranperda usul DPRD. (18/06/2019)

Turut hadir Bupati Batanghari, Ir Syahirsah Sy, Sekda Bakhtiar SP, para anggota DPRD Batanghari, para Forkompimda, para kepala OPD, Kabag, Camat serta undangan lainnya.

Dalam paripurna ini terdapat beberapa fraksi yang menyampaikan pemandangan umum terhadap nota pengantar ranperda tahun 2019 yang diantaranya Fraksi Pan, Golkar Pkb,Pdip, Demokrta, dan Fraksi demokrat, dan fraksi Persatuan Keadilan Sejahtera Serta Nasional Hati.

Ranperda semakin memberikan manfaat bagi Perekonomian Kabupaten Batanghari seperti yang terpatut dalam pasal 7 PP 54
Tahun 2017 Tentang Tujuan di Dirikannya Badan Usaha milik Daerah. Yang kedua Ranperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Batanghari Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan.

Sementara itu Fraksi PKS Mencabut Karena dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah diatur oleh pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang ketiga Ranperda tentang pencabutan perda kabupaten batanghari Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa Fraksi PKS sangat mendukung karena perda tersebut telah di atur oleh undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang pemerintahan desa, ke empat Ranperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Batanghari Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukkan dan susunan perangkat Daerah fraksi PKs mendukung hal tersebut namun harus sesuia dengan azas azas yang tercantum pada pasal 2 PP 18 tahun 2068 yaitu azas urusan pemrintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, azas efisiensi, azas efektivias,azas kerja yang jelas dan azas elektabilitas sehingga susunan perangkat daerah dapat memberikan dampak yang jelas.

Fraksi Nasional Hati Nurani juga mengatakan “suatu usaha badan milik daerah yang dalam pengelolaannya diharapkab dapat mampu menyumbangkan dalam pendapatan daerah, atas dasar iru pula kami menilai suatu hal yang sangat baik apabila BUMD yang kita miliki dapat menjalankan peran dan fungsinya untuk mewujudkan BUMD yang memberikan manfaat bagi penyumbangan perekonomian daerah dan dapat menyelenggarakan perusahaan yang baik.(Kik)

Editor : Heriyanto,SH 

Related posts