Tolak Cabup dan Cawabup Batanghari Dari Wakil Rakyat

KULITINTA.ID, BATANGHARI – Tahun 2020 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan segera dilaksanakan, khususnya Pilkada di wilayah Kabupaten Batanghari tolak Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) dari Wakil Rakyat (Legislatif) yang menang pada pemilihan ligeslatif (Pileg) 2019-2024 mendatang.

“Tolak calon dari wakil rakyat yang sudah memenangkan suara rakyat pada tahun 2019 ini, karena suara rakyat merupakan suara tuhan, artinya suara itu harus di hargai” kata Heriyanto, SH, Putra Daerah Kabupaten Batanghari.

Dia mengatakan, dalam persoalan penolakan Cabup dan Cawabup ini di dasari dari janji-janji sewaktu mereka mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Dimana janji tersebut merupakan amanah yang mengantarkan mereka ke parlemen.

“Jika kita ingin memajukan suatu daerah, kita harus komitmen dengan janji-janji. Jangan sampai janji-janji ini hanya sekedar untuk memenangkan diri menjadi wakil rakyat, lalu membuat janji baru lagi pada Pilkada yang akan datang,” ujarnya.

Menurut dia, Sudah lama sekali kita tidak pernah mendengar jargon yang sering diteriakkan dengan lantang oleh para aktivis dinegeri ini tentang Vox Populi, Vox Dei, yaitu tentang Suara Rakyat adalah Suara Tuhan ataupun Jargon lainnya para aktivis yang selalu berteriak, embela Yang benar, bukan membela yang bayar saat mereka berorasi dalam suasana demonstrasi.

“Untuk mengingatkan begitu pentingnya seorang wakil rakyat mendengarkan aspirasi/suara rakyat sebagai suara Tuhan, ketika dia ditunjuk dan diangkat sumpahnya sebagai wakil rakyat, bukan malah berambisi ingin menjadi pemimpin di eksekutif, seperti ingin maju lagi di Pilkada akan datang,” ujarnya.

Makna dari suara rakyat adalah suara Tuhan, artinya adalah suara rakyat harus dapat dihargai sebagai penyampai kehendak dari “Ilahi”. Konteks dari perkataan ini salah satunya ialah seperti ucapan hakim yang telah meneguhkan suara para juri dalam perkara di pengadilan.

Karena saking agungnya suara rakyat menjadi mutlak dan wajib diperturutkan, tidak boleh diabaikan dan di ingkari hanya ketika sedang berkampanye saja membutuhkan dukungan rakyat, tapi setelah duduk diposisi wakil rakyat, bisa dengan mudahnya mempecundangi rakyat sebagai pemberi mandat dalam kekuasaan dinegeri demokrasi seperti yang kita anut ini.

Yang menjadi pertanyaan saat ini bagi kita semua benarkah prinsip suara rakyat adalah suara tuhan sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh rezim petugas partai yang saat ini sedang berkuasa? Dan benarkah setiap suara rakyat yang ada pasti mencerminkan kehendak illahi?

Sangat sukar untuk kita jawab tentunya, apabila diukur dengan melihat kepemimpinan politik penuh kekonyolan yang sekarang dipertontonkan oleh rezim yang saat ini berkuasa.

“Seperti yang kita lihat saat ini antara hubungan Bupati dan Wakil Bupati yang tidak berkerjasama dengan baik, baik dalam penyusunan tatanan birokrasi sampai dengan resuffle beberapa waktu lalu,” jelasnya.

Saat ini menjadi sangat ironis karena banyak produk sosial atau pun kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah yang hanya hanya berpihak kepada kepentingan kelompok, seperti dalam pengelolaan aset daerah, seperti waterboom, arena MTQ dan lain sebagainya.

“Kalau kita ingin sama-sama berjuang di dalam pembangun di batanghari ini, mari kita perbaiki aset yang ada. Apalagi kita sebagai wakil rakyat berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang ada di dalam wilayah Kabupaten Batanghari ini, jangan ambisi ingin maju di Pilkada lagi,” paparnya.

Sementara itu, untuk Pilkada kedepan diharapkan kepada seluruh masyarakat di dalam wilayah Kabupaten Batanghari cerdas lah di dalam memilih pemimpin. Sebab selama ini pemimpin yang terpilih belum dapat memenuhi visi misi dan janji-janji yang mereka dambakan.

“Secara pribadi saya ingin menyampaikan bahwa model pemilu dan demokrasi yang saat ini diberlakukan di batanghari ini, sesungguhnya tidaklah mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dan demokrasi ternyata tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat banyak, karena pada akhirnya kesejahtraan itu adalah milik orang-orang yang berkuasa serta para pemilik modal besar yang menjadi cukong saat dimulainya pesta demokrasi,” tandasnya. (*)

Editor : Sopan Sopian, S

Related posts