Diduga, Kades Malapari Gunakan Lahan Warga Tanpa Izin Bangun Jalan Usaha Tani

KULITINTA.ID, BATANGHARI – Diduga, Kepala Desa Malapari Kecamatan Muarabulian, Asnawi, menggunakan lahan warga setempat tanpa izin dalam membangun jalan usaha tani. Dalam proses pembangunan jalan tersebut menggunakan anggaran dana desa tahun 2017 dan 2018 lalu.

“Saya akan menggugat perilaku Kades dan Perangkat Desa Malapari kepada Pengadilan Muarabulian melalui kuasa hukum saya, karena saya sudah dirugikan terkait pembangunan jalan di lokasi lahan perkebunan saya tanpa izin,” kata Suherman, warga setempat yang merupakan korban.

Dia juga mengatakan, pada tahun 2017 lalu, pihak pemerintahan desa membangun jalan usaha tani di lahan masyarakat tanpa izin dan tahun 2018 di bangun kembali tiang pagar sawah di lokasi yang sama dan tidak meminta izin dari pihak pemilik lahan.

“Tanah saya ini sudah memiliki sertifikat dan di lokasi tanah saya ini merupakan kebun cabe, terong dan sayur lainnya dan sekarang terganggu dengan adanya jalan usaha tani yang di buat oleh pihak pemerintahan desa ini,” ujarnya.

Dewi, yang merupakan istri korban juga mengatakan, untuk sementara lokasi lahan tersebut sudah di buat kandang dan pintu di jalan usaha tani tersebut. Bahkan, dengan adanya kandang dan pintu, pihak pemerintahan desa marah dan merusak pintu kandang yang dibuat oleh suaminya itu.

“Alasan dari pihak pemeri tahan desa bahwa masyarakat tani melewati jalan ini dan tidak boleh di buat pintu, sedangkan kami bercocok tanam di lahan pekebunan kami ini,” jelas Dewi.

Kepala Desa Malapari, Asnawi beberapa waktu lalu membenarkan dengan adanya pembangunan jalan di lokasi lahan masyarakat ini. Dimana sebelum membangun jalan tersebut, pihak pemerintahan desa sudah meminta hibah dari pihak pemilik lahan.

“Terhadap lahan Suherman ini, kami sudah meminta hibah dari pamannnya bernama Abdul Gani pada tahun 2016 lalu untuk membangun jalan usaha tani dengan menggunakan dana desa tahun 2017 dan 2018 lalu dan kami tidak mengetahui secara langsung bahwa lahan tersebut adalah milik Suherman,” papar Asnawi di depan penasehat hukum Suherman.

Ditempat terpisah, Muhamad Harino Edison, SH, MH penasehat hukum Suherman menjelaskan, bahwa timnya sudah mengirimkan sebanyak dua kali somasi atau teguran atas penggunaan pemakain jalan di lahan kliennya. Namun tidak diindahkan, bahkan kliennya ingin proses ini dilanjutkan ke pengadilan untuk menggugat kades dan perangkat desa lainnya yang terlibat dalam proses pembangunan jalan tersebut.

“Tidak ada cara lain, kita akan meneruskan permintaan kliennya dan sebelum kita ikuti proses lebih lanjut, kita juga meminta pihak Kejaksaan Negeri Muarabulian meninjau proses pembangunan jalan usaha tani ini dengan menggunakan dana desa tahun 2017 dan 2018 lalu,” tandasnya.

Sementara itu, pihak dari penasehat hukum Suherman juga akan meminta pihak Kejaksaan turun langsung ke lapangan untuk melihat proses anggaran dana desa dua tahun anggaran tersebut. Dimana, anggaran dana desa tersebut diakui oleh Kades digunakan untuk pembangunan jalan usaha tani dan tiang pagar sawah petani desa setempat. (*)

Editor : Supan Sopian, SE

Related posts