Diduga, Dana Publikasi di Sekretariat DPRD Tuba Beraroma KKN

KULITINTA.ID, Tulang Bawang – Besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Publiasi Tahun 2019 Milyaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang disinyalir menjadi Korupsi Kolusi dan Nipotisme (KKN) para oknum Pejabat Sekretariat DPRD.

Pasalnya, seluruh awak media para kepala Biro dari perwakilan Perusahaan media masing-masing berbagai media menggeruduk Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang baik Media Elektronic, Cetak, Online ataupun mingguan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. untuk meminta Pembayaran Tunggakan Pelunasan kontrak yang telah disepakati bersama Pihak Sekretariat DPRD Tulang Bawang, pada tahun 2019 yang lalu.

Milyaran anggaran belanja Publikasi tahun 2019 yang diprioritaskan Khukus belanja Majalah atau koran sampai Tahun 2020, belum juga ada pelunasannya kepada jajaran media, melainkan para oknum Pejabat baru saling Lempar tanggungjawab. Sedangkan anggaran yang sudah di anggarkan untuk para awak media di Sekretariat DPRD sebesar Rp 3.367.725.000 untuk Belanja Jasa Publikasi dan Rp 850.000.000. Yang sudah di anggarkan pada tahun 2019.

Dari besarnya anggaran tersebut pada tahun 2019 sudah habis, yang jadi pertanyaan para awak media, anggaran itu dikemanakan saja, karena yang terjadi pada saat ini tahun 2020 ini Sekretariat DPRD Tulang Bawang masih mempunyai hutang di tahun 2019 kepada Perusahaan Media yang ada di Kabupaten Tulang Bawang.

Menurut salah satu media online yang ada di Tulang Bawang juga Mewakili para Media yang hadir mendatangi kantor DPRD Tulang Bawang menyayangkan atas ucapan janji para okum Pejabat Sekretariat DPRD Tulang Bawang untuk memberikan solusi atas tunggakan dan Hutang pembayaran Publikasi dan tagihan Koran serta Majalah pada Tahun 2019 kepada media yang telah menjalin kemitraan kerja sama.

Namun kehadiran para kepala biro dari berbagai perwakilan dari Perusahaan/Media, terkesan tidak di indahkan.

Sekretaris Dewan (Sekwan) yang Baru”HARYANTO”  pada hal Sekwan telah berjanji kepada para Rekan media pada untuk meminta kepada perwakilan jajaran media, untuk musyawarah kepada Ketua Dewan, dan Para pejabat yang ada di Sekretariat DPRD Tulang Bawang, namun semua terkesan hampa dan acuh tak acuh saja.

Para perwakilan dari Perusahaan/Media, berharap kepada Ketua BPK Provinsi Lampung, BPK RI, KPK RI, untuk dapat melakukan Audit ulang, serta pemeriksaan terhadap penggunaan Anggaran Belanja di Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019, agar Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang telah mengakar di Kabupaten Tulang Bawang dapat di Pidana sesuai Peraturan dan Kesalahan nya.

Oleh Karenanya Sebagai Catatan Besar dan ungkapan para Perwakilan Perusahaan/Media yang ada di Kabupaten Tulang Bawang untuk Lembaga Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Lembaga Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK-RI) agar segera Mengaudit Anggaran Dana Sebesar Lima Miliyar Lebih Untuk Belanja Surat Kabar dan Publikasi lainnya Tahun 2019 Yang Diduga tidak tepat guna untuk media.

Dalam Kecaman seluruh perwakilan Perusahan/Media yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Mengatakan, BPK-RI dan KPK-RI Harus Mengaudit Beberapa Pejabat Lama Baik Mantan (Sekwan) dan serta Jajaran nya, yang sudah di Mutasi oleh Bupati Tulang Bawang Hj.Winarti Beberapa Waktu lalu.

Hal ini akan kita dukung dengan aksi semua Rekan-Rekan Perusahan/Media untuk Turun di jalan (DEMO) di hadapan Pemkab Tulang Bawang maupun pihak Penegak Hukum yang ada di Lampung, Agar Tindakan yang Diduga merugikan Negara Khusus di sekretariat  DPRD Tulang Bawang bisa Terbongkar kedok nya.(Ags)

Editor : Heriyanto, SH

Related posts