PT. BSU DIDUGA BELUM BAYAR PAJAK PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (PPHTB) SEBESAR 50 MILYAR LEBIH KEPADA PEMKAB BATANGHARI.

KULITINTA.ID ,Batang Hari-PT.Berkat Sawit Utama adalah salah satu perusahaan perkebunan terbesar di Provinsi Jambi yang mendapatkan Izin Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Awal berdirinya perusahaan perkebunaan kelapa sawit terbesar yang terletak diwilayah Desa Bungku itu, bernama PT.Bangun Desa Utama (BDU), kemudian pada Tahun 1992 berubah nama menjadi PT.Asiatic Persada yang tergabung dalam Group WILMAR.

 

Salah seorang Aktifis Agraria di Kabupaten Batanghari yang juga merupakan pendamping Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dan Petani yang berkonflik dengan perusahaan tersebut (Mahyudin) ketika dimintai keterangan, oleh media ini, kamis 01/10/2020 .

 

Dia menyampaikan, “sebagai pendamping pada Tahun 2016 saya sudah mendapat informasi bahwa PT.Asiatic Persada sudah berubah nama menjadi PT.Berkat Sawit Utama, hal itu juga dikuatkan dari rapat rapat penyelesaian konflik, dimana Manajemen perusahaan yang hadir juga sudah membawa nama PT.Berkat Sawit Utama dan yang lebih jelasnya lagi perubahan tersebut juga tertuang didalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 109/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha (HGU) Atas Nama PT.Berkat Sawit Utama, pada Menimbang huruf (a) poin (4) SK tersebut berbunyi ”berubah nama menjadi PT.Berkat Sawit Utama berkedudukan di Kota Jambi,

 

berdasarkan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Asiatic Persada Tanggal 4 Maret 2015, Nomor 1”. Saya belum mengetahui secara pasti apakah perubahan dari PT.Asiatic Persada menjadi PT.Berkat Sawit Utama itu, merupakan suatu peristiwa Hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan hukum sebagai mana diatur dalam Undang Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

 

Apabila peralihan atau perubahaan nama perusahaan itu merupakan suatu peristiwa Hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan, maka Manajemen perusahaan wajib membayar pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batanghari,

 

Di tambahkan lagi , terkait hal itu baiknya tanyakan lansung kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batanghari, kata Mahyudin mengakhiri penjelasanya.

 

Muhammad Azan.SE.kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batanghari, kepada media ini menyampaikan, saya baru mengetahui pada Bulan Agustus 2020 yang lalu ketika ada rapat koordinasi dengan KAJARI Batanghari yang dihadiri juga oleh OPD terkait,

 

bahwa PT.Asiatic Persada sudah beralih menjadi PT.Berkat Sawit Utama, terhadap peralihan tersebut memang ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh manajemen perusahaan, yaitu Pajak Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang harus dibayar atau disetor oleh Manajemen perusahaan ke KASDA Pemerintah Kabupaten Batanghari dengan nilai 50 milyar lebih, ke Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui BEKAUDA , BEKAUDA sudah menyampaikan surat tagihan kepada pihak Manajemen Perusahaan, tetapi sampai saat ini kami belum mendapat jawaban dari perusahaan, kata Azan.

 

Saat di tanya apa sanksi yang akan di ambil Pemda kalau perusahaan itu tidak bayar ke pemerintah Kabupaten Batang Hari , Azan menjawab itu tergantung Bupati lagi karna ,itu wewenang Bupati tambahnya .

 

Terkait PPHTB yang belum dibayar itu, Sampai berita ini diterbitkan, Humas perusahaan PT.Berkat Sawit Utama (Ali Basrin) yang dikonfirmasi awak media ini melalui via telpon dan WA, belum memberikan jawaban yang jelas .(Ian)

Editor : Supan Sopian,SE

Related posts