Bakeuda Batanghari Tutup Mata Soal BPHTB PT. BSU

KULITINTA.ID, BATANGHARI – Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Batanghari tutup mata terkait persoalan Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PT. Berkah Sawit Utama (BSU). Dimana, PT. BSU adalah salah satu perusahaan perkebunan terbesar di Provinsi Jambi yang mendapatkan Izin Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional.

“Pihak kami sudah menemui Kepala Bakeuda, yakni Muhammad Azan, menanyakan terkait tindaklanjut dari pemberitaan di media online kemarin dan ini perlu kita pertanayakan kinerja pihak Pemerintah Kabupaten Batanghari ini, apakah mereka tutup mata atau ada apa masalahnya dengan pajak perusahaan tersebut tidak di bayar,” kata Mahyuddin, seorang Aktivis di Batanghari.

Dia juga mengatakan, awal berdirinya perusahaan perkebunaan kelapa sawit terbesar yang terletak diwilayah Desa Bungku itu, bernama PT.Bangun Desa Utama (BDU), kemudian pada Tahun 1992 berubah nama menjadi PT.Asiatic Persada yang tergabung dalam Group Wilmar.

“Sebagai pendamping Suku Anak Dalam (SAD) sejak Tahun 2016, saya sudah mendapat informasi bahwa PT.Asiatic Persada sudah berubah nama menjadi PT.Berkat Sawit Utama,” jelasnya.

Menurut dia, hal itu juga dikuatkan dari rapat rapat penyelesaian konflik, dimana Manajemen perusahaan yang hadir sudah membawa nama PT. BSU dan yang lebih jelasnya lagi perubahan tersebut juga tertuang didalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 109/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Perpanjangan Jangka Waktu HGUAtas Nama PT.BSU, pada Menimbang huruf (a) poin (4) SK tersebut berbunyi ”berubah nama menjadi PT.Berkat Sawit Utama berkedudukan di Kota Jambi.

“Berdasarkan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Asiatic Persada Tanggal 4 Maret 2015, Nomor 1”. Saya belum mengetahui secara pasti apakah perubahan dari PT.Asiatic Persada menjadi PT.Berkat Sawit Utama itu, merupakan suatu peristiwa Hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan hukum sebagai mana diatur dalam Undang Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” paparnya.

Apabila peralihan atau perubahaan nama perusahaan itu merupakan suatu peristiwa Hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan, maka Manajemen perusahaan wajib membayar pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batanghari.

“Kenapa pihak Bakeuda tidak jemput bola jika perusahaan ini tidak membayar pajak dan kenapa pihak Bakeuda tidak memberani mengekspor hal ini ke media dan public,” katanya lagi.

Sementara itu, Kepala Bakeuda Batanghari, Muhammad Azan mengatakan kepada Media beberapa waktu lalu, pihaknya baru mengetahui hal tersebut pada Bulan Agustus 2020 lalu, ketika ada rapat koordinasi dengan Kajari Batanghari yang dihadiri juga oleh OPD terkait.

“Bahwa PT.Asiatic Persada sudah beralih menjadi PT.Berkat Sawit Utama, terhadap peralihan tersebut memang ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh manajemen perusahaan, yaitu Pajak Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang harus dibayar atau disetor oleh Manajemen perusahaan ke KASDA Pemerintah Kabupaten Batanghari dengan nilai Rp50 miliar lebih ke Bakeuda dan kita sudah menyampaikan surat tagihan kepada pihak Manajemen Perusahaan, tetapi sampai saat ini kami belum mendapat jawaban dari perusahaan,” kata Azan. (Tim)

Penanggungjawab : Heriyanto, SH

Related posts