BPHTB diduga belum di bayar pihak perusahaan : mahyudin surati Bupati Syahir syah

Kulitinta.id,Batang Hari-aktivis dari LSM kompihtal Mahyudin terkait peralihan nama dari PT.Asiatic persada menjadi PT. BSU diduga ada hak yang yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan ke pemeritah daerah yang belum di bayar menurut Mahyudin BPHTB saat di konfir masi baru ini 14/11/2020 . Di sekretariat di Hutan lindung Mura Bulian .

Dia juga menerangkan pajak peralihan Hak atas tanah dan bagunan (BPHTB) tersebut perusahaan harus membayar ke Pemerintah daerah Batang Hari sebesar 50 Milyar , kami juga sudah mengkonfirmasi dengan pihak kepala Bakeuda M.Azan lebih kurang tiga minggu yang lalu , Kata kepala Bakeuda pihaknya sudah menyurati pihak perusahaan untuk membayar BPHTB tersebut kepada Pemda Ungkap Mahyudin ke media ini .

” Selain itu pihaknya juga sudah menyurati Pemerintah daerah (PEMDA) melalui dua lembaga Swadaya masyarakat (LSM) KOMPIHTAL dan LSM Gerakan Pemantau korupsi Jambi (GPKJ) surat sudah kami kirim ke pemerintah daerah seperti tujuan surat Bupati Batang Hari dan tembusan kami  sampaikan ke Inspektorat ,DPR melalui Muk Zaki, Kejaksaan Muara Bulian , Polres Batang Hari dan arsip .
tujuan surat kita kirim ke Bupati Batang Hari , agar pemerintah daerah untuk membentuk tim , dan kami berharap kami di libatkan dalam tim yang akan di bentuk oleh pemerintah daerah , surat yang di kirim seperti di bawah ini jelasnya.
Nomor : Istimewa              .             Lampiran : photo copy akta perubahan PT.Asiatic Persada ke PT.BSU
Perihal : Usulan pembentukan Tim untuk mengkaji objek Pajak Perolehan Hak
Tanah dan Bangunan(BPHTB), pada suatu peristiwa hukum atas perubahan   nama Perusahaan.
Kepada Yth
Bapak Bupati Batanghari
di
      Muara Bulian
Dengan hormat.
Salam sejahtera, semoga Bapak selalu berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Amin.
Mengacu pada pokok surat kami diatas, sebagai mana kita ketahui bersama, bahwa salah satu perusahaan terbesar di Kabupaten Batanghari yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yaitu PT.Bangun Desa Utama (BDU) milik Rizal Sinangsa dan Andi Sinangsa, perusahaan tersebut mendapat Izin HGU dari Pemerintah pada Tahun 1986, pada Tahun 1992 PT.BDU berubah nama menjadi PT.Asiatic Persada,, kemudian pada Tahun 2013 dalam rapat rapat penyelesaian konflik, sempat muncul nama PT.Agro Mandiri Semesta (AMS).
Pada Tahun 2016, PT.Asiatic Persada berubah nama menjadi PT.Berkat Sawit Utama (BSU).
Perubahan perubahan nama perusahaan tersebut merupakan suatu peristiwa hukum yang berpotensi timbulnya Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai mana diatur dalam Undang undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk mengetahui hal tersebut, menurut pandangan kami, ada beberapa hal penting yang harus diketahui, didapat dan diurai dengan teliti, antara lain;
Akta pendirian PT.Bangun Desa Utama Tanggal 21 Juni Tahun 1979 nomor 32 dan Akta Perubahan Tanggal 6 Juni 1980 nomor 21,dengan Notaris Agus Salim di Medan. Siapa saja pemilik saham PT.Bangun Desa Utama pada waktu itu.
Apakah pemilik PT.Bangun Desa Utama pada waktu itu sudah pernah menerbitkan dan menjual saham, berapa jumlah saham yang diterbitkan dan dijual kepada siapa.
Apabila pihak perusahaan PT.BDU pernah menerbitkan dan menjual saham, apakah nilai saham tersebut sama dengan nilai asset kebun kelapa sawit yang dimiliki pada waktu itu.
Perubahan nama PT.Bangun Desa Utama menjadi PT.Asiatic Persada berdasarkan Akta risalah rapat Tanggal 22 September 1989 nomor 46, dengan notaris H.Asmawel Amin.SH di Jakarta.
Apakah didalam akta tersebut ada perubahan nama pemilik Aset dan/atau saham,dan siapa saja pemilik asset dan/atau saham pada waktu itu.
Akta pernyataan keputusan rapat PT.Asiatic Persada Tanggal 12 Desember 2008 nomor 28,dengan Notaris Robert Purba di Medan.
Akta pernyataan keputusan rapat pemegang saham Tanggal 14 Mei 2014 nomor 40,dengan Notaris Antoni Halim.SH, di Jakarta.
Berapa jumlah saham perusahaan pada waktu itu dan siapa saja pemilik saham perusahaan.
Apakah jumlah saham pada waktu itu, sama dengan nilai Aset kebun kelapa sawit dan Pabrik Kelapa Sawit yang dimiliki perusahaan.
Apakah didalam dua akta tersebut, Rizal Sinangsa dan Andi Sinangsa masih tercatat sebagai pemilik saham.
Perubahan nama PT.Asiatic Persada menjadi PT.Berkat Sawit Utama (BSU) berdasarkan Akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa Tanggal 4 Maret 2015 nomor 1 dengan Notaris Anesta Chrisanti.SH di Depok.
Didalam akta tersebut menyebutkan bahwa Tuan Ishak Charlie sebagai pemilik 10.000.000 juta lembar saham, tetapi posisi Tuan Ishak Charle dalam perusahaan belum diketahui, karna lembaran photo copy akta poin (5) yang kami dapat, lembarnya kurang.
Sedangkan Tuan Ganda didalam Akta tersebut sebagai pemilik 190.000.000 juta lembar saham. Sejak Tahun berapa Tuan Ishak Charlie dan Tuan Ganda menjadi pemilik saham perusahaan.
Apakah 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham tersebut nilainya sama dengan nilai asset kebun yang dimiliki oleh perusahan waktu itu.
Apa hubungan hukum antara PT.Agro Mandiri Semesta (AMS) baik dengan PT.Asiatic  Persada maupun dengan PT.Berkat Sawit Utama (BSU), sehingga PT.Agro Mandiri Semesta (AMS) masuk didalam Akta tersebut.
Akta pernyataan keputusan Sirkular para pemegang saham PT.Berkat Sawit Utama (BSU) Tanggal 28 Desember 2016, nomor 36, dengan Notaris Anesta Chrisanti.SH, didepok.
Apakah didalam Akta tersebut ada perubahan nama Direksi, Komisaris, perubahan jumlah saham dan pemilik saham.
Akta akta lain yang dimungkinkan terjadi perubahan anggaran dasar perseroan dan perubahan perubahan lainya.
Sehubungan dengan hal hal tersebut diatas, dengan pertimbangan bahwa Pajak Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (PPHTB) tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah serta untuk memberikan kepastian Hukum, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami menyarankan kepada Bapak Bupati, kiranya dapat membentuk Tim, sehingga dapat lebih memaximalkan dalam pengkajian hal dimaksud, karena tidak tertutup kemungkinan, masih ada perusahaan perusahaan lain di Kabupaten Batanghari juga sudah berubah nama yang berpotensi menimbulkan BPHTB.
Demikian surat ini kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan berkenanya, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami.
USMAN YUSUP…………….
MAHYUDIN     ………………
SUPAN SOPIAN………………
Tembusan
Yth Ibu Ketua DPRD Batanghari, di Muara Bulian (sebagai laporan)
Yth Bapak KAPOLRES Batanghari, di Muara Bulian(sebagai laporan)
Yth Bapak KAJARI Batanghari, di Muara Bulian. (sebagai laporan)
Yth Bapak Kepala Inspektorat Batanghari, di Muara Bulian. (sebagai laporan).
Dia berharap pemda harus serius untuk menyikapi BPHTB tersebut supaya bisa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah supaya Batang Hari bisa mengunakan anggaran untuk membangun tegas Mahyudin .(Ian)
Editor : Supan Sopian,SE

Related posts

Leave a Comment