ETIKA DEMONSTRASI DALAM KEBEBASAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT DI DEPAN UMUM

KULITINTA.ID, BATANG HARI – Kebebasan mengemukan pendapat merupakan hak asasi manusia (HAM) setiap negara. Setiap warga negara bebas mengemukan pendapat untuk menyampaikan pendapat, pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagai secara bebas dan bertanggung bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pada pasal tersebut mengartikan bahwa kita sebagai manusia atau warga negara di lindungi oleh peraturan perundang-udangan.Namun pada saat mengemukakan pendapat kita memiliki juga peraturan perundang-undangan yang mengatur etika dalam menyampaikan pendapat.
UU tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Nomor 9 Tahun 1998.

Pada UU tersebuat Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada:
Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban  asas musyawarah dan mufakat asas kepastian hukum dan keadilan asas proporsionalitas Asas manfaat.

Namun terkadang dari peraturan perundang-undangan tersebut yang sering kali sulit untuk di pahami oleh masyarakat indonesia hal ini menyebabkan banyak yang menjadi salah dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum.
Meskipun Indonesia sudah dikatakan mapan, baik dari sejarah maupun pengalaman dalam berdemokrasi jika kita lihat dari sejarahnya kebebasan berpendapat di muka umum bukan merupakan warisan sejarah abad modern. Jauh sebelum AS melakukan ekspansi ideologi demokrasi, bangsa Indonesia sudah mengenal budaya unjuk rasa yaitu pada masa Keraton Surakarta. Ketika itu, unjuk rasa didefinisikan sebagai bagian kontrol sosial terhadap kebijaksanaan raja atau istana.

Kemudian pada tindakan yang berujung salah dalam menyampaikan pendapat itu dapat di bilang sebagai tindakan anarkis yang mungkin bisa kitalihat pada saat demonstrasi besar-besaran di indonesia yaitu pada pro kontranya Undang-undang cipta kerja.

Contohnya di Prov.Jambi para demonstran melakukan tindakan anarkis yaitu dengan melempar jendala di kantor DPR Kota jambi dengan batu,hal tersebut sangat di sayangkan karena itu di lakukan oleh para pelajar tanpa megikuti etika dalam berdemonstrasi.

Peran etika dan moral sangat penting dalam mencegah tindakan anarkis di dalam demonstrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pengenalan kembali terhadap dasar negara Pancasila sebagai dasar hidup dan konstitusi. Jika demonstrasi dilakukan untuk menuntut hak, maka mahasiswa sebagai demonstran perlu menunjukan dasar yang kuat bahwa memang hak- hak tersebut perlu mereka perjuangkan dengan artian mereka benar- benar memahami isu objektif yang diangkat bukan hanya sekedar ikut-ikutan demi konten beranda sosial media.

Menurut UU No. 9 tahun 1998 Pasal 2 penyampaian pendapat dimuka umum termasuk unjuk rasa dilaksanakan ditempat- tempat terbuka untuk umum kecuali, pertama, Lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek- objek vital nasional. Kedua, Pelaku atau peserta dilarang membawa benda- benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Dengan demikian sebaiknya kita harus mengingatkan kepada mahasiswa dan masyarakat agar melakukan demo sesuai dengan kententuan-ketentuan yang berlaku, agar demo berjalan dengan tertib dan kita dapat menjalakan kehidupan dengan damai dan tentram.

“Penulis:  mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi”

NAMA : ANNISA TRIANA ZANUR

NIM :B10020427

Editor : Supan Sopian, SE

Related posts