Diduga, PJ Sekda Batanghari Larang Wartawan Meliput Kegiatan Bupati Batanghari

KULITINTA. ID, BATANGHARI – Saat rapat diruangan pola kantor Bupati Batanghari, seluruh OPD masing-masing dinas hadir dirungan pola kantor Bupati Batanghari, sebahagian wartawan tidak diperbolehkan masuk dan menurut kabar, larangan wartawan untuk meliput diduga dilarang oleh PJ sekda Batanghari, Mulawarmansyah.

Sementara diduga larangan masuk keruangan pola, Mulawarman mengintruksikan ke Kasat PolPP dan di kirim juga lewat WA ke HP asisten I, ada apa dengan PJ Sekda sampai melarang wartawan masuk. Dengan adanya larangan tersebut sudah ada upaya pelarangan bagi pers untuk meliput dan ada dugaan untuk pembungkaman bagi pers.

Tapi fakta saat di lapangan, Kasat Pol-PP, Daud memerintahkan semua anggota Sat Pol-PP untuk berjaga dipintu ruangan pola besar kantor Bupati dan melarang wartawan tidak boleh masuk kedalam, itu fakta lapangan saat wartawan mau meliput kegiatan rapat pemerintah daerah .

Sementara dalam undang undang 40 tahun 1999 tentang pers, pasal 18 berbunyi barang siapa dengan sengaja menghambat melarang menghalang halangi tugas dan kerja wartawan atau jurnalistik bisa di pidana kurungan dua tahun dan denda lima ratus juta rupiah .

Kasat Pol-PP, Daud saat di konfirmasi membenarkan, Pol-PP di perintahkan oleh PJ Sekda, sedangkan Asisten I, Hendri Jumiral mengatakan juga demikian, bahwa masalah ini di perintahkan oleh PJ Sekda untuk tidak boleh masuk bagi yang tidak berkepentingan.

Sedangkan PJ Sekda Mulawarmansyah mengatakan, dirinya tidak ada memerintah larangan bagi wartawan untuk masuk meliput ke dalam sambil berjalan masuk keruangan Bupati dan menutup pintu .

Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief saat di wawancara beberapa media mengatakan, dirinya tidak pernah perintahkan ke Sekda larangan bagi media untuk meliput kegiatan rapat ini malah dirinya mengajak media, biar mengetahui semua apa permasalahan di Pemda ini.

Para awak media merasa kecewa dengan ulah PJ Sekda Batanghari dan diduga akan mengambil langkah hukum sesusai dengan UU Pers terkait pelarangan peliputan dalam hal ini. (PH)

Editor : Heriyanto, SH

Related posts