Soal Proses Tender di OPD Pemkab Batanghari, Para Panitia Tender dan Instansi Serta Rekanan Jangan Main Mata

KULITINTA.ID, BATANGHARI – Terkait soal proses tender pekerjaan proyek di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Batanghari. Seperti proses tender 13 paket di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PdK) Batanghari dan Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hamba Muara Bulian, diminta kepada para panitia tender dan instansi tersebut beserta renakan jangan main mata.

Seperti apa yang disampaikan, Mahyudin, Ketua LSM Kompithal di Batanghari mengatakan, bahwa para panitia seperti Ketua Unit Kerja Pelayanan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang diduga ada kong kalikong atau membuat persekongkolan dengan para oknum di ULP atau UKPBJ.

“Termasuk juga antara dinas dan rekanan dalam proses tender pada setiap pekerjaan yang ada diinstasi tersebut diduga bermain. Padahal, aturan sudah jelas bahwa setiap proses harus mengikuti aturan,” kata Mahyudin.

Dia juga mengatakan, ada beberapa lembaga swadaya masyarakat yang mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batanghari melalui komisi II. Pengaduan ini supaya ada ke transparansi dalam proses tender yang ada pada beberapa OPD atau dinas dilingkup Pemkab Batanghari.

“Ya, terkait tender yang ada di beberapa OPD, yang sebagian sudah ditender maupun yang belum ditenderkan, kami yang terdiri dari empat LSM, yakni Kompihtal, GPKJ, Frak dan LMPI Batanghari yang ikut menandatangani surat, supaya semua tender di OPD ini segera diulang dan DPRD juga sangat respon dengan adanya pengaduan dari beberapa LSM ini,” ujarnya.

Bakir, Ketua LSM LMPI Batanghari juga mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat pengaduan melalui komisi II, tertangga 22 Juli 2021. Bahkan, beberapa lembaga pada Senin (26/7) kembali mengadakan rapat tertutup bersama Advokasinya, untuk melihat apakah alasan yang di buat oleh UKPBJ dalam hasil koreksi yang sudah dilaksanakan dan apakah sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

“Adapun tujuan surat yang dikirim ke komisi II itu bertujuan untuk memanggil para panitia tender dan Ketua UKPBJ dan poin dalam surat pengaduan yakni tender pembangunan imprastruktur, seperti pembangunan jalan dan jembatan, irigasi sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Dimana, tahapannya ada yang sudah dalam tahap pengerjaan dan ada juga yang masih proses pelelangan atau tender di ULP atau UKPBJ,” jelasnya.

Astok, yang tergabung kedalam lembaga ini juga menjelaskan, berdasarkan data investigasi yang didapatkan, dalam proses pelelangan atau tender diduga kuat terjadi persekongkolan oknum UKPBJ dengan pihak dinas dengan mengarahkan untuk memenangkan suatu rekan atau perusahaan dengan berbagai macam cara, baik mengunci melalui persyaratan tender, spek dan teknis.

Menurut dia, dengan cara-cara lain atau dengan cara melanggar ketentuan yang berlaku, hal pemenang adalah dengan tawaran terendah, tetapi karena perusahaan pemenang diduga sudah diarahkan, sehingga nilai tawaran perusahaan sebagai pemenang hampir mendekati nilai pagu anggaran proyek yang ditenderkan tersebut.

“Muncul pertanyaan besar bagi kami, apakah persyaratan admistrasi dan persyaratan teknis yang di sampaikan dalam penawaran oleh perusahaan sebagai pemenang itu benar benar lengkap,” paparnya.

Dia juga menjelaskan, apakah alasan yang dibuat oleh UKPBJ dalam hasil koreksi itu sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga perusahaan–perusahaan lain yang nilai tawarnya hanya sebesar delapan puluh persen sampai dengan sembilan puluh tujuh persen dari pagu anggaran menjadi gugur dengan alasan syarat admistrasi dan persyaratan teknis tidak lengkap.

Sementara itu, seperti contoh dalam proses pelelangan yang di duga terjadi persekongkolan dengan data lelang terlampir yang sudah selesai seperti, rehabilitasi pemiliharaan jalan simpang teratai, jalan desa sungai baung, peningkatan jalan Bulian Jaya, jalan Desa Bukit Sari, Pembangunan Gedung Puskesmas Penerokan, pembangunan Gedung Puskesmas Mersam, pembangunan Gedung Puskesmas Selat, pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Hamba Muara Bulian.

“Dalam proses pelelangan tender paket proyek di atas, bahwa perusahaan pemenanganya adalah yang nilai tawaranya mendekati pagu anggaran,” tandasnya.

Reporter Heriyanto, SH

Related posts