Pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Batang Hari Dikabarkan Banyak Warga Yang Tidak Dapat Memberi Hak Suaranya

KULITINTA.ID, BATANGHARI – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades ) serentak 2021 dalam wilayah Kabupaten Batang Hari yang hari ini Kamis, 21 Oktober 2021 mulai berlangsung dengan jumlah Desa sebanyak 60 Desa yang melaksanakan.

Menurut pantauan Media Online Kulitinta.id di lapangan, dalam pelaksanaan pilkades yang sedang berlangsung pada setiap Desa yang berada di masing-masing Kecamatan terlihat begitu semangat dan antusiasnya seluruh warga Desa untuk mengsukseskan penyaluran hak suaranya pada setiap Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) yang sudah di siapkan oleh panitia Penyelenggara.

Namun dalam pelaksanaan Pilkades tersebut juga terpantau begitu bayak warga Desa setempat yang tidak bisa ikut menyalurkan hak suaranya dalam berdemokrasi, hal tersebut menjadi perbincangan dan salah satu komplik yang terjadi bagi masyarakat pada setiap TPS.

“Banyak warga yang tidak bisa memilih bang, masalahnya banyak nama pemilih yang tidak ada masuk dalam DPT,” sebut tono salah satu warga yang berada di dekat TPS saat di tanyakan awak media ini. Kamis (21/10).

Mendengar hal tersebut, awak mediapun mencoba menemui salah satu ketua Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) yang dalam hal ini ketua PPS Desa Pematang Gadung Kecamatan Mersam. Dirinya menjelaskan kepada awak media ini permesalahan banyaknya warga yang tidak bisa ikut memilih memang dikarrnakan tidak ada nama warga yang tercantum dalam DPT yang ada.

“Ya bang, memang ada bnyak warga di Desa kami yang tidak bisa ikut menyalurkan hak suaranya dalam pilkades ini, semua itu dikarenakan tidak adanya nama warga tersebut di dalam DPT, apalagi yang saya dapat kabar pada TPS 2 Desa pematang gadung kabarnya ada bnyak orang yang tidak bisa mencoblos,” sebut ketua PPS TPS 03 Desa pematang Gadung.

Kemudian di lain tempat, tepatnya di kantor Desa Pematang Gadung saat awak media mendatangi Kepala Desanya guna mencari tahu pokok permesalahannya, ada 3 orang perangkat Desa yang dalam hal ini juga termasuk dalam panitia pilkades,dirinya membenarkan kembali bahwa, kesalahan tersebut memang terjadi pada DPT yang banyak tidak tercatat nama-nama warga yang akan ikut berdemokrasi.

“Semua itu terjadi karena pada DPT banyak yang tidak ada nama-nama warga yang seharusnya bisa memberikan hak suaranya, karena untuk DPT dalam pelaksanaan Pilkades ini tidak sama dengan DPT sewaktu data Pilkada kemarin, namun DPT ini merupakan data baru yang di berikan oleh Dinas PMD yang katanya di ambil dari pihak Dukcapil dan tanpa dilaksanakan pendataan sebagai mana jalannya sensus pendataan langsung seperti Pilkada lalu,” sebut salah satu perangkat Desa Pematang Gadung.

“Karena data tersebut diberikan langsung oleh Dinas PMD kemudian dilanjutkan ke masing-masing Desa, Desapun langsung mensosialosasikan kepada setiap RT guna untuk memastikan masing-masing data warganya dan tak hanya kepada RT, panitia pilkades dan pihak Pemdespun juga sudah memberitahu masing-masin calon untuk memastikan data penduduk yang akan ikut berdemokrasi, namun hasilnya tetap saja banyak nama warga yang tidak ada pada DPT,” lanjutnya.

Sebagai perangkat Desa, dirinya juga menyesali, kenapa dalam pelaksanaan Pilkades tersebut, pihak PMD tidak menggunakan DPT yang sudah tercatat saat Pilkada lalu, dia mengatakan, jika DPT pilkada kemarin saja yang digunakan pilkades ini, mungkin tidak banyak warga yang tidak bisa memilih, namun kenyataannya DPMD mbuat DPT baru dengan meminta data dari Dukcapil.

“Kemarin malam ( 20/10 ) saat Kadis PMD dan Pak Sekda ada mengunjungi kantor Desa kami, permesalahan ini sudah kami bahas disaat itu juga, juga di hadiri oleh masyarakat Desa kami yang mempertanyakan kenapa namanya tidak bisa mencoblos sedangkan dirinya asli warga Desa yang masih terdata dan saat Pilkada bisa memilih namun saat pilkades tidak terdata, tetapi pak Kadis PMD dan Pak Sekda tidak banyak penjelasan melainkan hanya mengatakan jika hal tersebut keslahan bersama, jadi harus instrofeksi masing-masing saja,” papar perangkat Desa Pematang Gadung Kembali.

Kemudian saat media ingin mencoba mengkomfirmasi permesalahan tersebut kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Drs. Arief Budima, MH melalui Via Telepon, namun dirinya belum bs di hubungi sampai saat liputan ini di kabarkan.

Pewarta: Erpan

Penanggung Jawab: Heriyanto SH

Related posts