Ada Apa Dengan Tambang Batu Bara PT. Kasongan di Batanghari

KULITINTA.ID, BATANGHARI – Menjadi pertanyaan besar dengan berbagai macam pelanggaran pertambangan di Indonesia ini, seperti contohnya pelanggaran tambang batu bara milik PT Kasongan yang berada di seberang Kecamatan Mersam dan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi. Dimana perusahaan tersebut diduga tidak mentaati aturan dalam melakukan aktivitas petambangan batubara.

“Seperti contoh kecil saja, mereka tidak memiliki izin stockpile dan diduga izin seperti izin usaha jasa pertambangan (IUJP) nya tidak memiliki registrasi sesuai dengan Permen ESDM nomor 34 Tahun 2017, tentang perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara dan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan miniral dan batu bara,” kata Heriyanto, S.H.,C.L.A, Seorang Pemuda Peduli Batanghari yang merupakan pemuda Kecamatan Mersam Batanghari ini.

Dia juga mengatakan, terkait dengan persoalan tersebut, dirinya sedang melengkapi dokumen dan akan melaporkan hal ini kepada Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dirjen ESDM.

“Kita lagi mengumpulkan dokumen dan foto lokasi pertambangan serta nama-nama pelaku usaha di perusahaan tersebut,” ujarnya.

Menurut dia, sebelumnya pernah juga sampaikan bahwa dugaan aturan yang kita maksud, seperti melakukan pertambangan tanpa izin tanpa adanya IUP, IPR atau IUPK yang jelas. Maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Coba kita pelajari Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 5 Tahun 2021, tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis risiko sector ESDM dan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis risiko subsector mineral dan batubara,” paparnya.

Sementara itu, dirinya juga meminta kepada pihak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dapat turun langsung dan melihat aktivitas pertambangan yang ada di daerah Provinsi Jambi ini. Baik terkait persoalan izin pertambangan, tenaga kerja dan dampak lingkungan ada di perusahaan tersebut.

“Dalam persoalan pertambangan ini jangan main-main, karena persoalan ini melibatkat orang banyak, baik pekerja di perusahaan itu maupun warga yang tinggal di sekitar pertambangan,” tandasnya. (*)

Editor : Supan Sopian, S.E

Related posts

Leave a Comment