Advokasi dan Tata Kelola Antikorupsi agar Daerah Bersih Berintegritas

KULITINTA.ID, JAKARTA – “It takes two to tango”. Idiom yang dipopulerkan sejak tahun 1950-an ini seringkali digunakan untuk menggambarkan bahwa sebuah peristiwa, yang melibatkan peran lebih dari satu pihak atau pelaku untuk dapat terjadi. Frasa di atas ternyata juga dapat mewakili fenomena yang terjadi dalam tindak pidana korupsi. Sebut saja suap misalnya. Jika ada yang menerima suap, bisa dipastikan ada pihak yang memberi. Berkaca pada data tahun 2017 saja, tercatat 93 kasus penyuapan yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari sisi pelaku, pihak swasta tercatat sebagai pelaku tindak pidana korupsi terbanyak…

Read More

97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada

KULITINTA.ID, JAKARTA – Pada momentum Hari Raya Idul Fitri tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 97 laporan pengaduan masyarakat terkait penipuan berkedok pegawai KPK. Sejumlah laporan masyarakat diterima sejak Kamis (23/5) hingga Jumat (14/6). Karena itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah meminta masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengingatkan, masyarakat agar berhati-hati jika ada pihak-pihak yang mengaku KPK atau penegak hukum lainnya yang menyampaikan Informasi keliru dan menjanjikan dapat mengurus sebuah perkara dengan imbalan tertentu. “Jangan berikan data atau informasi pribadi anda dan segera klarifikasi dengan cara menghubungi Call Center KPK…

Read More

Pemberantasan Korupsi sektor SDA

KULITINTA.ID, JAKARTA – Sudah banyak studi yang menyimpulkan bahwa negara-negara (berkembang) dengan limpahan sumber daya alam yang luar biasa justru terjebak pada korupsi yang sistemik. Benua Afrika adalah contoh yang banyak menjelaskan fenomena kutukan SDA. Berbagai konsep telah diperkenalkan untuk menggambarkan keadaan yang kontradiktif itu. Logisnya, negara dengan kekayaan alam yang melimpah tentu dapat dengan mudah membangun untuk kemakmuran rakyatnya. Namun faktanya tidak demikian karena korupsi yang menggurita justru banyak terjadi di berbagai negara dengan kantong SDA yang sangat besar. Indonesia pada era Orde Baru sangat menikmati era harga minyak dunia…

Read More

Pola Korupsi Pemerintah Daerah dan Pimpinan Transformasional

KULITINTA.ID, JAKARTA – Carut marut persoalan korupsi di Indonesia dalam berbagai sektor pelayanan publik, menjadi hambatan bagi negara dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945—melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar. Korupsi berdampak buruk terhadap pelayanan publik baik pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif. Terlebih dengan maraknya kasus korupsi yang menimpa pemimpin kepala daerah. Terakhir 41 anggota DPRD dari total 45 menjadi tersangka dalam kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentu saja ini praktis melumpuhkan fungsi legislatif…

Read More

Pekan ini, KPK Klarifikasi LHKPN Pejabat di Jawa Timur

KULITINTA.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai rangkaian pemeriksaan harta kekayaan terhadap 37 Penyelenggara Negara (PN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan yang berlokasi di Kantor Gubernur Jawa Timur ini akan berlangsung sejak Senin (8/7) hingga Jumat (12/7) pekan lalu. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kegiatan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ini dilakukan secara berkala sebagai upaya pencegahan korupsi sekaligus memperkuat pengawasan internal. “Melalui kegiatan pemeriksaan ini diharapkan dapat diketahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta yang disampaikan oleh PN.” Hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang…

Read More

Banyak Kepala Daerah Kumpulkan Fee Proyek untuk Menumpuk Kekayaan

KULITINTA.ID, JAKARTA – Sebanyak 107 kepala daerah terjerat kasus korupsi sejak KPK berdiri. Jumlah tersebut termasuk yang baru saja tertangkap tangan yakni Bupati Mesuji Khamami. Dia terjerat kasus suap pembangunan proyek infrastruktur. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut beberapa kali lembaganya sering menemui fenomena kepala daerah terjerat kasus suap terkait proyek infrastruktur. KPK pun menyoroti integritas para pemimpin daerah tersebut. “Cukup banyak suap terkait dengan proyek yang ada di Pemkab. Untuk fee proyek terkait pengadaan dinas PUPR memang cukup banyak faktor kami lihat yang mengemuka,” ucapnya seperti dikutip dari Jawapos.com, Sabtu…

Read More

KPK-RI Diminta Tindaklanjut Pemeriksaan Dana BOK Puskesmas Di Batanghari

KULITINTA.ID, BATANGHARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI diminta kembali menindaklanjuti pemeriksaan dana Bantuan Operasional Kesehatan di sebahagian Puskesmas di dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Pasalnya, sebelumnya dikabarkan bahwa pihak KPK RI telah mengintruksikan pemeriksaan atau audit dana tersebut kepada Bupati Batanghari, Syahirsah, SY. “Kami juga sudah meminta keterangan dari pemeriksaan pihak Inspektorat Batanghari, namun sama sekali tidak ada tanggapan, bahkan pihak inspektorat meminta pihak kami mencari bukti kembali dari pemeriksaan yang sudah silakukan sebelumnya, padahal beberapa kepala Puskesmas diduga sudah ada yang mengakuinya,” kata Bakir, Kepala LMPI Batanghari. Dia juga…

Read More

Inspektorat Batanghari Enggan Klarifikasi Soal Temuan Dana BOK di Sejumlah Puskesmas

KULITINTA.ID, BATANGHARI – Inspektorat Batanghari, Jambi, enggan klarifikasi soal temuan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2017 lalu di sejumlah Puskesmas di dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Padahal, terkait dengan dana BOK tersebut sudah di ketahui oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan sudah disampaikan oleh pihak KPK RI kepada Bupati Batanghari, Syahirsah, SY beberapa waktu lalu. “Pihak kami sudah meminta klarifikasi terkait dengan informasi yang kami dapatkan dilapangan mengenai temuan dana BOK di sejumlah Puskesmas di dalam wilyah Kabupaten Batanghari,” kata Supan Sopian, Ketua LSM Gerakan Pemantau Korupsi…

Read More

PDIP Pecat Bupati Cirebon yang Kena OTT KPK

KULITINTA.ID, CIREBON – KPK mengamankan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dalam operasi tangkap tangan (OTT). Politisi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut diduga menerima suap terkait jual-beli jabatan. Pengurus PDIP Jawa Barat meradang dengan ulah Sunjaya. Ketua DPD PDIP Jawa Barat TB Hasanuddin menegaskan bahwa partainya telah memecat Sunjaya. “Partai konsisten untuk memecat Sunjaya dari keanggotaan PDI Perjuangan. Pemecatan ini berlaku sejak hari ini. Adanya kasus ini tentu sangat disesalkan,” ucap TB Hasanuddin kepada awak media di Hotel Aston Cirebon, Jalan Bypass Brigjend Darsono, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (25/10/2018). Padahal, lanjut dia,…

Read More

KPK Bantu Polisi Tangkap Buron Kasus Korupsi Subsidi Penerbangan

KULITINTA.ID, JAKARTA –  KPK membantu Kepolisian menangkap tersangka kasus dugaan korupsi dana subsidi penerbangan pada pemerintah Kabupaten Talaud, M Rusli. Menurut KPK, Rusli buron sejak tahun 2014. “Kamis sore pukul 17.50 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka oleh Satreskrim Polres Serang dengan koordinasi dan supervisi KPK. Kasus ini sebelumnya ditangani oleh penyidik Polres Talaud sejak tahun 2012 dalam perkara penyalahgunaan dana subsidi penerbangan pada pemerintah Kabupaten Talaud tahun anggaran 2009 dan 2010,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (18/10). Nilai kerugian negara dalam kasus ini diduga sebesar Rp 1…

Read More