Nah…!!!Perlindungan HAM Dalam Peradilan Pidana

Oleh: Sionit T. Martin Gea, SH, MH

KULITINTA.ID – Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP adalah hukum formil yang mengatur tata cara pidana, meskipun lahir dalam ketidaksempurnaan namun lahirnya KUHAP bertujuan untuk membentuk ritme dan pola penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem peradilan pidana ( Criminal Justice System ). Sistem yang dibangun tersebut telah melahirkan pihak-pihak penegak hukum sebagai sub-sistemnya, yang terdiri dari: penyidik, penuntut umum, pengadilan, pemasyarakatan dan bantuan hukum. Dengan adanya sistem tersebut, maka dapat dilakukan pendeteksian dan pengukuran keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagai tujuan penegakan hukum, kemudian secara otomatis akan menciptakan perlindungan harkat martabat manusia dan mencegah pelaksanaan tindakan sewenang-wenang oleh penegak hukum sebagai sub-sistem.

Dan wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap Terdakwa yang sudah sewajarnya (Pasal 189 ayat (1) KUHAP Keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri). Dengan demikian sudah jelas bahwa diperiksanya Terdakwa menurut KUHAP dalam persidangan adalah suatu HAK, jadi manakala seorang Terdakwa tidak pernah diberlakukan sebagai Terdakwa, maka Pengadilan telah tidak memberikan atau merampas hak Terdakwa untuk berkapasitas dalam kapasitasnya, dan perampasan hak tersebut adalah Pelanggaran HAM.

Kemudian dalam penuntutan dan persidangan seorang Terdakwa juga harus diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip Praduga Tidak Bersalah ( Presumption Of Innocent ), Penuntut Umum harus terlebih dahulu membuat dakwaan sebelum mengajukan permintaan ( Requisitor ), Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan penyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa laki-laki digariskan Pasal 143 KUHAP Jo . Pasal 158 KUHAP. Hakim wajib manajemen lingkungan tidak dilakukan atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa memberikan jawaban yang tidak bebas karena dapat berimplikasi putusan batal demi hukumdigariskan Pasal 153 KUHAP, bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, dengan tidak diberikannya hak untuk memberikan keterangan dan tidak memeriksakan seorang Terdakwa dalam kapasitas sebagai Terdakwa dimuka persidangan secara bebas, maka putusan akan menjadi batal demi hukum karena KUHAP mengandung spirit perlindungan HAM Tergugat, benteng pertahanan HAM dan KUHAP tegas-tegas tegas perampasan kebebasan, apalagi dilakukan dengan sengaja oleh Penegak Hukum. KUHAP juga melindungi seorang Terdakwa dari proses peradilan sesat karena dokumen saksi yang menyesatkan yang berbeda-beda antara keterangan yang dipersidangan dan pada berita acara.

Urgensitas suatu barang bukti yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP juga dapatberguna sebagai petunjuk dan berguna untuk membantu membuktikan tindak pidana yang didakwakan dan atau dituntut kepada seorang Terdakwa karena barang bukti pasti berhubungan dengan tindak pidana / kejahatannya, sehingga bukti bukti juga tindakan penting oleh KUHAP, dimana KUHAP juga secara tegas dan membebankan kepada Hakim agar dimuka persidangan bukti barang kepada kejahatan kepada Terdakwa, dan kepada Terdakwa wajib ditanyakan apakah ia mengenal benda tersebut atau tidak tergariskan Pasal 181 KUHAP, dengan demikian jika dalam suatu persidangan pidana tidak ada barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa berarti dalam perkara pidana tersebut dis tidak ada barang buktinya,Tapi sebenarnya ada barang bukti dalam perkara tersebut namun tidak diperlihatkan dalam persidangan, maka persidangan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 181 KUHAP dan merampas HAM Terdakwa guna memverifikasi barang bukti yang ada, atau setidaknya bukti tersebut menjadi cacat hukum dan tidak dapat dipergunakan.

Kemudian ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali jika dengan sekurang-dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang berfungsi. Jika terbukti tidak sah dan meyakinkan maka pengadilan harus memberikan putusan Bebas, sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: Jika pengadilan menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Frasa “sah” terkait dengan proses hukumnya dan tidak ada yang melanggar hukum acara, tidak ada kesepakatan HAM, Serta sah buktinya yakni terdapat sekurang-kurang 2 (dua) alat bukti yang dimaksud Pasal 184 KUHAP, sementara frasa “meyakinkan” terletak pada proses pembuktian yang telah meyakinkan subyektifitas Hakim bahwa dakwaan atau perintah penuntut umum Terdakwa adalah benar-benar Terdakwalah pelakunya.

Lantas bagaimana jika terbuktinya suatu dakwaan dan atau digantungkan pada keterangan Saksi Mahkota padahal masih banyak saksi-saksi yang lainnya atau terdapatnya alat bukti lainnya dalam perkara tersebut yang berfungsi membuat perkara tersebut terang benderang, maka terhadap persidangan tersebut diduga dipaksakan dan syarat Penggunaan Saksi Mahkota oleh penuntut umum hanya boleh dilakukan (digantungkan syarat) dalam keadaan kejadian: penyertaan ( sementara frasa “meyakinkan” terletak pada proses pembuktian yang telah meyakinkan subyektifitas Hakim bahwa dakwaan atau kasus penuntut umum terhadap Terdakwa adalah benar-benar Terdakwalah pelakunya.

Lantas bagaimana jika terbuktinya suatu dakwaan dan atau digantungkan pada keterangan Saksi Mahkota padahal masih banyak saksi-saksi yang lainnya atau terdapatnya alat bukti lainnya dalam perkara tersebut yang berfungsi membuat perkara tersebut terang benderang, maka terhadap persidangan tersebut diduga dipaksakan dan syarat Penggunaan Saksi Mahkota oleh penuntut umum hanya boleh dilakukan (digantungkan syarat) dalam keadaan kejadian: penyertaan ( sementara frasa “meyakinkan” terletak pada proses pembuktian yang telah meyakinkan subyektifitas Hakim bahwa dakwaan atau kasus penuntut umum terhadap Terdakwa adalah benar-benar Terdakwalah pelakunya.

Lantas bagaimana jika terbuktinya suatu dakwaan dan atau digantungkan pada keterangan Saksi Mahkota padahal masih banyak saksi-saksi yang lainnya atau terdapatnya alat bukti lainnya dalam perkara tersebut yang berfungsi membuat perkara tersebut terang benderang, maka terhadap persidangan tersebut diduga dipaksakan dan syarat Penggunaan Saksi Mahkota oleh penuntut umum hanya boleh dilakukan (digantungkan syarat) dalam keadaan kejadian: penyertaan (deelneming ), alat bukti sangat minim, dan dilakukan pemisahaan berkas.

Bahwa ketiga kondisi (syarat) tersebut harus terpenuhi sekaligus dan seluruhnya ( kumulatif), jika tidak maka penggunaan Saksi Mahkota tidak sah, selain digantungkan kepada ketiga syarat tersebut, penggunaan Saksi Mahkota juga harus dibarengi dengan pemenuhan tambahan alat bukti lainnya, karena penggunaan Saksi Mahkota rentan dan sangat besar keraguan tentang kebenarannya dan rentan kesesatan, hal mana diatur dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. B-69 / E / 02/1997 tanggal 19 Februari 1997 perihal Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Oleh karena itu jika penuntut umum tidak menghadirkan alat bukti tambahan maka seyogyanya penggunaan Saksi Mahkota tidak sah dan subyektifitas Keyakinan hakim sudah seharusnya tidak dapat terpenuhi, oleh karena itu Hakim harus melindungi Terdakwa dari HAM yang dilakukan penuntut umum yang menyimpang dari Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-69 / E / 02/1997 tanggal 19 Februari 1997.

Dalam UUD 1945, UU HAM & UU KEKUASAAN KEHAKIMAN

HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, bersifat kodrati yang melekat pada diri setiap orang, HAM adalah hak mendasar pada diri manusia dan tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Orang yang melanggar HAM orang lain harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian Negara pun harus ikut menjunjung tinggi dan melindungi HAM seseorang melalui peraturan atau perangkat peraturan berundang-undang yang berlaku dan diberlakukan. Di Indonesia UUD 1945 sebagai Konstitusi secara tegas mengakomodir dan mengatur perlindungan HAM, UUD 1945 mengkhendaki adanya persamaan persamaan manusia dimuka hukum ( equality before the law)), karena ketiadaan persamaan akan menyebabkan satu pihak yang merasa lebih tinggi dari pihak lain yang akhirnya menimbulkan penguasaan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah, dan hal tersebut menyebakan melawan HAM.

Proses penuntutan dan persidangan Terdakwa di pengadilan sebagai harus berpedoman pada asas persamaan dimuka hukum, perlakuan terhadap tiap-tiap Terdakwa harus sama, apalagi dalam perkara pidana penyertaan ( deelneming ) yang berkas perkaranya dibuat terpisah ( split ), ketika Terdakwa yang satu , maka terhadap perkara yang lain juga harus membayar, karena pemeriksaan tersebut bertujuan agar masing-masing Terdakwa dalam perkara pidana penyertaan ( deelneming ) dapat memberikan keterangan secara bebas dan pemeriksaan tersebut sekaligus juga merupakan bagian dari momentum pembelaan diri si Terdakwa sebelum tiba pada pledoi -nya , karena surat keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan yang akan selaras denganpledoiTerdakwa merupakan bukti petunjuk petunjuk berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) huruf c KUHAP. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: segala warga Negara berkumpulnya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan kedua pasal tersebut maka perlakuan yang sama terhadap masing-masing Terdakwa di persidangan bersifat mutlak dan wajib diberikan, Terdakwa tidak boleh didiskriminasikan dan haknya tak boleh diabaikan, karena bagi siapa yang melakukan penerbangan dan perampasan hak adalah pelanggar HAM, dimana Pasal 28 huruf J ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: setiap orang yang memiliki kewarganegaraan berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur ​​dan adil untuk mencapai putusan yang adil dan benar. Bahwa dari rumusan pasal ini UU HAM juga mengkhendaki bahwa proses peradilan harus mengedepankan sebagai persamaan dimuka hukum tanpa undang-undang, jadi pada pokoknya tugas untuk memperlakukan Terdakwa dalam perkara pidana penyertaan (deelneming) yakni:

Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dari rumusan pasal tersebut kembali ditegaskan bahwa proses peradilan pidana di Indonesia harus mengedepankan sebagai persamaan dimuka hukum, persamaan dalam koridor hak asasi manusia yang menginginkan perlakukan dan mempersembahkan kesempatan yang sama, semua terdakwa dalam perkara pidana penyertaan harus dalam pelayanan Terdakwa dan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dimuka hakim secara bebas. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang bertanggung jawab bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Rumusan pasal ini menitikberatkan pada terdapatnya bukti yang sah yakni minimal 2 (dua) alat bukti dan adanya subyektifitas keyakinan hakim bahwa Terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana / kejahatan tersebut, disamping Hakim juga harus mampu menunjukkan antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidananya, perbuatan tersebut tindak pidana / kejahatan pasti dilarang untuk dilakukan, namun jika perbuatan tersebut tidak dilarang maka pertanggung jawaban pidana tidak perlu lagi dimintakan, selanjutnya hakim harus menemukan dapat atau tidaknya kepada Terdakwa dimintakan pertanggung jawaban jawaban pidana dengan memperhatikan atau tidaknya kesalahan (Schuld ) Terdakwa, si Terdakwa Mampu ATAU TIDAK untuk review bertanggung jawab, Terdapat ATAU TIDAK terdapatnya Alasan pemaaf Dan ATAU pembenar, Hal mana selaras DENGAN asas tiada pidana Tanpa Kesalahan ATAU disebut asas geen straf zonder Schuld.

Editor : Heriyanto, SH/Sumber : MGR Lawyers

Related posts