Wabup Batanghari kembali Pimpin Rapat Perencanaan Pembagunan Desa Dalam Kecamatan Ma.Tembesi

KULITINTA.ID, BATANGHARI – Dalam Menindak lanjuti hasil Rapat dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Muara Tembesi yang dilaksanakan di Ruang Kaca Pendopo Rumah Dinas Bupati pada Tanggal 19 April 2021 lalu, H. Bakhtiar S.SP kembali pimpin Rapat Pertemuan perencanaan pembangunan Desa Bersama seluruh OPD terkait.

Menurut pantauan Media Kulitinta.id, rapat pertemuan tersebut dilaksanakan kembali pada hari Rabu (21/04/21) di Desa Rantau Kapas Mudo (RKM) kecamatan Muara Tembesi, Batanghari, yang bertempat di Gedung serba guna milik Desa Rantau Kapas yang di mulai pada Pukul 10:00 Wib.

Dalam pertemuan Rapat tersebut, selain dari Wabub dan OPD terkait, juga turut hadir Asisten Tiga Bupati Batanghari, kepala Dinas Pemberdayaan Masyrakat Dan Desa Batanghari (PMD), Kepala Dinas PUPR, Camat Muara Tembesi, Kepala Desa Se-kecamatan dan Ketua BPD se-Kecamatan.

H. Bakhtiar Dalam penyampain rapat yang di pimpinnya mengatakan, pemerintah daerah Kabupaten Batanghari berkomitmen untuk menciptakan budaya birokrasi yang harmonis serta sinegritas pembangunan daerah dan desa.

“Terkait dengan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa pada pasal 79 Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, ditegaskan bahwa dokumen RPJM desa dan RKP desa adalah menjadi satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan desa dan kabupaten diupayakan harus dilakukan sehingga konstruksi UU Desa yang menghendaki perencanaan pembangunan desa sebagai salah satu sumber masukan bagi perencanaan pembangunan daerah”, sebutnya.

Wakil Bupati yang sering di panggil dengan sebutan Muk Bakhtiar tersebut juga menegaskan kira nya para OPD bisa melakukan penetapan peraturan kepala daerah tentang daftar kewenangan desa.

“Untuk OPD terkait agar mengkaji kemungkinan penetapan peraturan kepala daerah tentang daftar kewenangan desa yang bersifat asal usul dan lokal berskala desa, tentunya dengan melalui proses identifikasi program dan kegiatan OPD yang masuk ke desa,” tegasnya.

“Dengan penetapan itu saya juga meminta agar OPD terkait secara proaktif mengawal desa untuk menetapkan melalui peraturan desa tentang kewenangan desa”, Sambung Wakil Bupati Batanghari.

H. Bakhtiar berharap Pemerintah Desa dan stakeholder desa, baik itu BPD, Lembaga Desa dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan inventarisasi kembali jenis-jenis hak asal yang masih diberlakukan maupun prakasa masyarakat, karena hasil inventarisasi tadi akan diusulkan ke kabupaten untuk dipilah menjadi daftar kewenangan desa ditingkat kabupaten.

“Kita berharap upaya mensinkronkan perencanaan pembangunan desa dan kabupaten demi mewujudkan kabupaten Batanghari tangguh dapat tercapai dan selalu mendapat Ridho Allah S.W.T, ” Pungkasnya. (PH)

Editor : Supan sopian,SE

Related posts